jump to navigation

Notulensi Seminar Kebangkitan Nasional ILUNI FTUI, 11 Juni 2008 May 14, 2008

Posted by Panitia Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 in Kegiatan Pokja ILUNI FTUI.
trackback

NOTULENSI
SEMINAR 100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL

“MENCARI SOLUSI ATAS PERMASALAHAN INDUSTRI MIGAS BAGI KETAHANAN ENERGI DAN KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL”
BALADEWA ROOM, HOTEL BUMI KARSA JAKARTA
RABU, 11 JUNI 2008

Pembukaan

Dalam pembukaan acara seminar migas ini, Ketua ILUNI FTUI – Ibu Milatia menyatakan bahwa isu migas saat ini adalah salah satu isu sensitif yang memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, di tengah krisis energi dan konflik yang terjadi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meredamnya, yaitu program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dinilai tidak mendidik. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengemukakan salah satu solusi untuk menghadapi permasalah migas kita, yakni dengan melakukan gerakan energy saving – penghematan energi.

Sesi I
(Moderator: Satrio Pratomo – Sekum ILUNI FTUI)

1. Agus Cahyono Adi (perwakilan BP Migas- Kasubdit penerimaan Migas)
Sebagai perwakilan BP MIGAS, Bapak Agus memaparkan beberapa kebijakan yang ditempuh BP MIGAS dalam mendukung ketahanan bahan bakar. Selain 10 kebijakan tersebut, Beliau juga mewacanakan sebuah upaya untuk mengubah paradigma dalam perekonomian dunia yaitu suatu pola pikir baru yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Terkait dengan profesionalisme BP MIGAS, menurutnya, hal tersebut haruslah diartikan sebagai usaha untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya.

2.  Abdul Muin (Wakil Kepala BP MIGAS)
Selaku pembicara kedua, Bapak Abdul Muin menyampaikan kondisi terkini bangsa Indonesia yang tengah berada di persimpangan jalan. Saat ini, kita sudah memasuki apa yang disebut sebagai maturity, suatu kondisi yang ditandai dengan makin menipisnya ketersediaan sumber daya energi, khususnya minyak dan gas alam. Beliau juga mengemukakan peranan migas yang bukan hanya menjadi salah satu penghasil devisa negara, tetapi juga menjadi roda penggerak pertumbuhan perekonomian yang terjadi di Indonesia.

Pada saat yang sama, Wakil Kepala BP Migas ini juga menyampaikan klarifikasinya atas satu isu, yaitu apakah beban keuangan negara atas pelaksanaan industri (migas) terasa berat? Dalam penjelasannya, beliau mengemukakan kondisi pasar internasional dewasa ini. Dalam teorinya harga minyak yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi maka akan berdampak negatif atas perekonomian dunia Saat ini, secara global posisi spending dalam eksplorasi rendah. Selain itu, para pemilik modal juga mulai melakukan pengamanan keuangan mereka melalui investasi dalam eksplorasi minyak (black gold). Maka dua hal yang coba ditawarkan sebagai solusi atas permasalahan ini. Pertama, dari segi resources, memaksimalkan fungsi manajemen agar setiap tahapan dapat berjalan teratur. Sedangkan dari sisi cost revenue adalah melalui pengelolaan income yang diperoleh dan menghindarkan sikap konsumtif.  

3. Heroe Widjatmiko (Sekjen Asosiasi Pengusaha Migas Indonesia)
Dalam kesempatan ini, pembicara ketiga dalam sesi pertama memulai pembahasan dengan sebuah pemaparan mengenai sejarah bangsa Indonesia sejak pra kemerdekaan hingga saat ini, sebagai rangkaian dari peringatan 100 tahun kebangkitan nasional. Pada bagian kesimpulan dari pemaparannya tersebut, Bapak Heroe menyatakan bahwa kita (bangsa Indonesia) meiliki berbagai potensi yang luar biasa dan permasalahan utamanya adalah ketidakfokusan dalam pengelolaanya. Hal inilah yang sudah sepatutnya menjadi perhatian dan prioritas saat ini.

4. Dr. Kurtubi (Direktur Center of Petroleum and Energy Economics Studies/CPEES)
Selaku pembicara terakhir di sesi pertama, pengamat migas ini mengemukakan hal yang dianggap sebagai penyebab utama menurunnya investasi di bidang migas yang memicu krisis energi adalah ketidakpastian hukum di Indonesia. Terlebih lagi pasca langkah pemerintah yang mengganti UU Migas di tahun 1999 serta menerbitkan UU yang justru tidak mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal di negara ini. Memang pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan baru seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.177 tahun 2007. Namun secara urutan tata peraturan perundangan yang ada di Indonesia, dimana kedudukan UU lebih tinggi dibandingkan dengan PMK, maka ketentuan tersebut lemah posisinya. Maka sebagai solusi atas problematika ini, beliau mengajukan dua opsi yakni mengubah UU Migas yang ada atau menerbitkan Perpu Migas. Selain itu, beliau juga mengusulkan agar BP Migas diubah statusnya dari BHMN menjadi BUMN agar dapat mengelola hasil migas yang menjadi haknya dengan lebih baik.

Di sesi tanya-jawab, tiga orang penanya mengemukakan pertayaan dan pernyataannya mengenai tiga hal. Penanya pertama menyampaikan pernyataan seputar kerapuhan energi di Indonesia akibat pengelolaan yang tidak menjunjung tinggi kemaslahatan bangsa sebagaimana yang telah diatur di dalam UUD 1945 pasal 33, contohnya adalah pengeksporan minyak bumi berkualitas baik ke luar negeri sedangkan yang berkualitas buruk dikonsumsi di dalam negeri. Kedua adalah pertanyaan seputar kebijakan dirjen migas dalam pemanfaatan renewable energy seperti geothermal dan nuklir serta kenyataan aneh mengenai IMF yang justru mendesak pemerintah RI untuk membuat peraturan migas yang banyak memberikan hambatan bagi investor. Penanya ketiga mengemukakan pendapatnya bahwa untuk mengatasi krisis energi maka perlu dipikirkan suatu konsep demand management dalam rangka penghematan energi, bukan memikirkan masalah produksi semata.

Sesi II
(Moderator : Ir. Tomy Suyatama – Ketua ILUNI TGP UI)

1. Suprapto (Departemen Keuangan)
Dalam kesempatannya ini, pembicara pertama menyampaikan penjelasannya mengenai kebijakan Departemen Keuangan yang menerbitkan UU No. 22 tahun 2001, yang juga mendorong lahirnya beberapa Peraturan Menteri Keuangan, yang memiliki tiga tujuan dasar. Hal pertama yang menjadi alasan adalah untuk memperbaiki iklim investasi di sektor migas nasional. Kedua, meningkatkan produksi minyak dan gas. Dan ketiga, secara undang-undang, dimungkinkan pemberian fasilitas fiskal.

2. Faisal Basri (Ekonom)
Di bagian ini, pembicara kedua menyampaikan pandangannya mengenai kesalahpahaman serta pembodohan masyarakat mengenai subsidi BBM yang beliau beri tajuk ”Terbelenggu Mitos BBM”. Menurutnya, orde baru telah melakukan pembodohan sistemik yang membuat masyarakat sangat tergantung pada subsidi pemerintah, sekalipun mereka secara ekonomi mapan. Akibatnya, selama puluhan tahun, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang boros akan bahan bakar. Seolah mereka lupa bahwa anak dan cucu mereka juga berhak menikmati sumber daya alam Indonesia di masa yang akan datang. Bahkan ada satu fenomena yang bertentangan dengan hukum ekonomi yang ada, ketika harga BBM naik, justru permintaan dari konsumen meningkat. Defisit anggaran pemerintah untuk BBM juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka menurut Faisal Basri, di masa yang tidak lama lagi, defisit bisa mencapai 15 milyar Dollar AS. Suatu jumlah yang sangat banyak dan terbuang sia-sia di dalam kemacetan parah yang menjadi biang pemborosan energi.

3. Bambang Purwohadi (Ketua Asosiasi Pengeboran Migas Indonesia)
Di sesi ini, Bambang Purwohadi yang telah berpengalaman selama puluhan tahun di bidang pengeboran mengemukakan proses panjang terciptanya minyak bumi dan gas alam hingga eksplorasi dan pengeboran minyak yang memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Tujuan pemaparan ini adalah untuk memberikan sebuah kesadaran bahwa eksplorasi migas bukanlah hal yang mudah dan murah. Maka apabila harga yang dipatok oleh pemerintah terlampau rendah, tidaklah mengherankan bila terjadi berbagai penyalahgunaan. Selain itu, beliau juga menyampaikan kesulitan-kesulitan birokratis di dalam menggaet investasi di bidang migas yang menjadi penyebab makin sedikitnya eksplorasi migas di Indonesia.

4. Dr. Ryad Chairil (ILUNI FTUI)
Dalam pemaparannya yang berjudul “Mengubah Kutukan Menjadi Rahmat”, Ryad Chairil menyampaikan tentang pentingnya peranan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha lokal agar dapat memegang peranan penting alam mengelola sektor wind fall profit di bidang migas. Karena berdasarkan hasil analisis, sektor jasa atau cost revenue inilah yang menjadi bagian yang paling penting peranannya dalam proses eksplorasi migas. Untuk mendukung realisasi pemikiran tersebut, ada beberapa hal utama yang seharusnya dilakukan. Pertama, Membuat konsensus terbuka akan berapa pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan secara transpara. Kedua, Pengelolaan pendapatan yang transparan. Ketiga, Pengawasan dan penegakan hukum pada kelembagaan termasuk BUMN. Keempat, Membangun sistem pengelolaan SDA yang dapat diterima di semua level Pemerintahan baik Pusat dan Daerah. Kelima, Mendapat dukungan parlemen, media dan civil society. Dan keenam, Penduduk sekitar mendapatkan bagian konkrit dari pengusahaan SDA.

5. Tris Budiono (Persatuan Insinyur Indonesia)
Sebagai pembicara pamungkas dalam seminar ini, Tris Budiono menyampaikan pemikirannnya yang diberi judul ”Industri Migas bagi Kemandirian Bangsa”. Dalam pemaparannya, beliau melihat suatu kondisi paradoks di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki sumber daya migas luar biasa tetapi dalam kenyataannya justru industri migas menjadi beban bagi negara. Maka untuk menyelesaikan segala kendala yang tengah dihadapi, solusinya adalah sebagai berikut:
–  Cermati, hayati, serta amalkan UUD ‘45 & Pancasila
–  Revitalisasi mindset & paradigma
–  Pertegas benang merah industri migas terhadap kemakmuran rakyat berkelanjutan dan bersendikan keswadayaan masyarakat
–  Transparansi & Data Base (mapping) on line
–  Konsisten dan konsekuen dalam pengejawantahan potong birokrasi & minimalisasi cost recovery
–  Beri kesempatan dan kepercayaan pada tenaga ahli nasional/lokal dan industri nasional
–  CD & CSR  ditujukan untuk membangun keswadayaan masyarakat
–  Pembinaan dan pengembangan kompetensi serta sense of MIGAS/Energy sedini mungkin melalui pendidikan.

Seperti halnya di sesi pertama, maka di sesi kedua inipun disediakan waktu untuk tanya-jawab dengan audiens. Dalam termin pertama di sesi ini, dua orang mengajukan pertanyaan dan satu orang memberikan pernyataannya. Pertanyaan pertama lebih menyoroti posisi Indonesia dalam upaya menuju kemandirian melalui migas sebagaimana yang dipaparkan oleh pembicara terakhir, Bapak Tris Budiono M., IPM. Selanjutnya penanya kedua memberikan pernyataannya terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Faisal Basri, agar lebih melihat permasalahan migas secara komprehensif, bukan sektoral. Penanya ketiga mempertanyakan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi kenaikan harga crude oil.

Dalam termin kedua, ada dua orang penanya. Pertanyaan pertama yang diajukan meminta pendapat dan pandangan para pembicara menngenai bagaimana mengubah moral para pengambil keputusan dan apakah memungkinkan bagi kita untuk mengubah sistem kontrak yang ada. Dan pertanyaan terakhir di sesi ini adalah berapa besar target eksplorasi yang ingin dicapai guna mengatasi krisis energi di Indonesia. 

RINGKASAN MATERI PEMBICARA

Dr Ryad Chairil
Mengubah Kutukan Menjadi Rahmat
 Ekonomi rakyat mengalami penderitaan – tidak ada pilihan diversifikasi yang dapat diimplementasikan untuk mengantisipasi krisis energi atau ketidakpastian harga komoditi
 Tidak Kesetaraan Dalam Pendapatan –
 Enclave pada sektor migas – pada “forward or backward linkages”, dan “global sourcing”
 Distribusi pendapatan terensentrasi pada ibu kota dan kota-kota besar, dibandingkan daerah penambangan
 Tingginya Ekspektasi Publik – harapan akan besarnya pendapatan meminta Pemerintah untuk melakukan subsidi pada produk migas, dan melupakan keharusan untuk membuat perencaan pembangunan yang baik serta tidak berdisplin dalam fiskal aspek
 Tidak optimalnya fungsi fiskal – ketika sumberdaya habis atau harga komoditi turun, maka pemerintah pusat maupun daerah terjebak pada tingginya pembiayaan.
 Tidak Mampu Memanfaatkan Kesempatan – hilangnya moment memanfaatkan “windfalls” profits karena lemahnya kapasitas pemerintahan
 Ekonomi Politik – adanya “windfalls profit” justru menghasilkan rente2 ekonomi, KKN, penyalahgunaan kekuasaan oleh elit dll.
 Beberapa negara terlihat sedang membuat kebijakan untuk mengelolal “windfall profits”: Timor Leste, Kazakhstan, Angola, Sudan, Azerbaijan
 Sebagian negara “pengekspor migas” mengkaji ulang tatanan fundamental industri migasnya (seperti Nigeria dll)
 Peraturan perundangan – UU Investasi, Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), UU Pajak dll
 Kemampuan kelembagaan/Institusi – sumberdaya manusia, infrastruktur, transparansi, anti korupsi dll
 Kebijakan dan Perencanaan Ekonomi Terpadu– agar dapat mengelola naik turunya harga komodit, optimalisasi petumbuhan vs penurunan tingkat kemiskinan, divesifikasi dll

Dr Kurtubi
Perlunya Menyempurnakan   Management Sumber Daya Migas Nasional
 Produksi minyak mentah relatif sangat rendah, ditengah situasi harga minyak dunia yang sangat mahal dan terus naik
 Produksi/lifting mengalami menurunan drastis dari 1.5 juta barrel/hari pada tahun 2000 menjadi hanya sekitar 927,00 barrel/hari tahun 2008.
 Kapasitas kilang stagnant pada level 1.050.000 bbl/hari, padahal kapasitas kilang yang dibutuhkan agar kebutuhan BBM terpenuhi seluruhnya pada tahun 2008: 1.400.000 bbl/hari.
        
AKIBATNYA:
 Import dependency Indonesia terus meningkat. Ketahanan energi nasional saat ini sangatlah rawan !. Karena sekitar  40% dari kebutuhan minyak mentah yang diolah dikilang dalam negeri harus diimport. Ditambah sekitar 30% – 40% dari kebutuhan BBM Indonesia juga tergantung dari impor.

 Migas bagian Negara tidak bisa dikembangkan dan dijual oleh BP Migas karena BP Migas bukan entitas bisnis. Ekspor/penjualan migas bagian negara yang berasal dari KPS harus dijual lewat/menunjuk Pihak Ketiga (Pasal 44 ayat 3 g UU Migas No.22/2001).

 Contoh potensi kerugian negara: Pengembangan dan Penjualan LNG Tangguh diserahkan kepada Pihak Ketiga yang berpeluang menimbulkan conflict of interest (Padahal yang berpengalaman mengembangkan dan menjual LNG dengan formula harga yang sangat bagus adalah BUMN Migas), ternyata diperoleh harga jual LNG Tangguh yang sangat merugikan negara, yakni US$3.35/mmbtu karena dipatok pada harga minyak sebesar US$38/bbls untuk masa 25 tahun. Padahal saat ini LNG Badak dijual dengan harga sekitar US$17/mmbtu. Harga minyak dalam 25 tahun kedepan PASTI akan jauh diatas US$38/bbls. Pada tahun 2019 harga diperkirakan mencapai US$450/bbls. Di sini potensi kerugian negara puluhan menjadi senilai milyaran US$ (ratusan trilyun rupiah)!

 Asset perminyakan milik negara yang dibeli dari dana KPS, pengelolaannya tidak jelas dan merugikan negara, karena BP Migas tidak bisa memanfaatkan dan mengelola asset2 tsb. Contoh pengelolaan asset LNG Badak yang tidak jelas. Saat ini PT Badak tidak lagi menjadi asset Pertamina, dan tidak juga menjadi asset BP Migas ! Lalu asset LNG Badak kedepan menjadi milik siapa ? Dst.

Comments»

1. udin - October 27, 2009

as’salamualaikum .
saya lagi cari ad/art/ iluni ..
boleh gak yg mengurus web ini kirim ke email saya ad/art iluni nya
sebelumnya saya berterimakasih
wassalam

by : udin.aceh


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: