jump to navigation

Resume Seminar: “Memaksimalkan Pemanfaatan Batu Bara untuk Rakyat” May 1, 2008

Posted by Panitia Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 in Kegiatan Pokja ILUNI FTUI.
trackback

Seminar “Memaksimalkan Pemanfaatan Batu Bara untuk Rakyat” telah diselenggarakan oleh Anggota DPD RI Marwan Batubara bekerja sama dengan Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia (ILUNI FTUI) pada tanggal 29 April 2008 di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek DPR/MPR RI.

Hadir sebagai pembicara pada seminar tersebut Abimanyu Suyoso (Kepala Manajemen Consulting Group PT PLN) yang mewakili Bapak Murtaqi Syamsudin (Direktur PLN/ Jawa-Madura-Bali), Alvin Lie (anggota Komisi VII DPR RI), Marwan Batubara (Ketua Tim Upaya Pemberantasan Korupsi DPD RI), Jeffry Mulyono (Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia), dan Ryad Areshman Chairil (Sekjen Badan Kerjasama Pemerintah Daerah Penghasil Batu Bara Seluruh Indonesia). Bapak Darmin Nasution (Dirjen Pajak) berhalangan hadir karena mendadak ada rapim di Depkeu, sedang Dr. Brian Yuliarto (Indonesia Energy Institute) tidak bisa hadir karena sakit. Kata sambutan diberikan oleh Ketua Umum ILUNI FTUI Milatia Kusuma Moe’min.

Penyelenggaraan seminar dilatar-belakangi oleh keprihatinan ILUNI FTUI atas tidak maksimalnya kontribusi industri batu bara di Indonesia terhadap penerimaan negara. Selain itu, terdapat pula permasalahan berupa minimnya ketersediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Karena itu, perlu untuk mempertanyakan kebijakan dalam manajemen pengelolaan batu bara di Indonesia selama ini.

Berdasarkan diskusi yang berlangsung, berbagai persoalan itu muncul terutama karena lemahnya peran Pemerintah dalam mengendalikan usaha tambang batu bara, struktur regulasi yang tidak memadai, serta terjadinya banyak penyimpangan dan praktik KKN dalam pengelolaan industri ini.

Perlu dicatat, Indonesia memiliki potensi kekayaan batu bara yang sangat besar (terbesar di Asia), yaitu total sejumlah hampir 70 miliar ton dengan potensi yang dapat ditambang sebesar hampir 7 miliar ton. Dari potensi sejumlah itu, Indonesia memproduksi sekitar 200 juta ton setiap tahunnya. Seiring dengan naiknya harga batu bara di pasar dunia, produksi batu bara Indonesia terus meningkat setiap tahun, yaitu dari 193 juta ton pada 2006, menjadi 205 juta ton pada tahun 2007, dan diproyeksikan akan kembali meningkat pada tahun 2008 menjadi 235 juta ton.

Ironisnya, produksi batu bara Indonesia yang melimpah tersebut, sebagian besarnya (yaitu sekitar 75%) justru diekspor ke luar negeri. Pada 2006, jumlah ekspor misalnya tercatat 148 juta ton, lalu meningkat lagi menjadi 170 juta ton pada 2007, dan menjadi 185 juta ton pada 2008. Angka ini berlipat kali lebih besar dibandingkan dengan alokasi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri yang rata-rata hanya sekitar 45-50 juta ton.

Padahal, kebutuhan batu bara untuk pasar dalam negeri merupakan hal yang sangat mendesak untuk menunjang keberlangsungan industri nasional. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Jeffry Mulyono, batu bara setidaknya menyumbang 17% dari total supply energy mix nasional. Kebutuhan batu bara terutama dirasakan oleh sektor ketenagalistrikan, yang 46% pembangkitnya mengandalkan bahan bakar batu bara. Ketergantungan pada batu bara juga dialami sejumlah industri seperti semen, tekstil, metalurgi, dan pulp paper (bubur kertas). Oleh karena itu, batu bara menempati posisi sangat vital dan merupakan salah satu sumber energi primer bagi dunia industri di Indonesia.

Hal ini turut dibenarkan oleh Kepala Manajemen Consulting Group PT PLN Abimanyu Suyoso. Menurut Abimanyu, untuk PLN saja, akan dibutuhkan pasokan batu bara sekitar 83 juta ton per tahun dalam rangka melaksanakan proyek crash program 10.000 MW. Seperti terlihat, jumlah ini sudah hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan alokasi batu bara yang tersedia di pasar domestik. Karena itu, jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif, krisis pasokan batu bara akan menjadi persoalan serius di kemudian hari.

Permasalahan ketimpangan pasokan batu bara ini sendiri terjadi akibat lemahnya kebijakan pemerintah dalam melindungi kepentingan industri dalam negeri. Industri batu bara dibiarkan berjalan mengikuti mekanisme pasar yang melepaskan komoditas kepada penawar tertinggi. Harga jual batu bara yang sedang meroket di pasar internasional, yaitu mencapai US$ 92 – US$ 94 per ton, tak pelak menyebabkan dikurasnya pasokan batu bara untuk memenuhi permintaan pasar dunia. Industri dalam negeri pun tak mampu bersaing penawaran dengan para pelaku pasar tersebut.

Karena itu, pemerintah dituntut untuk memberlakukan regulasi mengenai Domestic Market Obligation (DMO). Berdasarkan DMO, perusahaan batu bara diwajibkan untuk memberi alokasi minimal pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Melalui hal ini, kepentingan industri dalam negeri diharapkan dapat lebih terlindungi. Agar dapat berfungsi efektif, diusulkan pula agar ketentuan mengenai DMO tersebut dituangkan dalam bentuk PP.

Sementara itu, Sekjen Badan Kerjasama Pemerintah Daerah Penghasil Batu Bara Seluruh Indonesia Dr. Ryad Areshman Chairil menyatakan langkah lain yang perlu dilakukan adalah mengubah kebijakan 13,5% royalti batu bara dari bentuk “in cash”, menjadi “in kind”. Selama ini, perusahaan membayarkan royalti batu bara dalam bentuk uang (“in cash”). Dengan terus meroketnya harga komoditas batu bara di pasar internasional, hal ini sudah tidak lagi memadai. Royalti harus diberikan dalam bentuk komoditas produksi (“in kind”) agar dapat memberi manfaat yang sepadan.

Royalti dalam bentuk komoditas juga akan memberi jaminan pada pasokan batu bara yang sangat dibutuhkan industri dalam negeri. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan terobosan untuk mengubah Kepres No. 75 tahun 1996 yang meminta kepada semua perusahaan kontraktor batubara untuk menyisihkan sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.Disamping itu, Pemerintah perlu membuat payung hukumnya di dalam Rancangan Undang-undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang saat ini sedang dibahas oleh DPR. Seperti halnya UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka RUU Minerba harus memuat sebuah pasal yang mewajibkan kepada semua perusahaan kontraktor batubara untuk mengalokasikan sebagian produksinya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Jika hal ini diberlakukan, setidaknya ”lack of supply” pada pasokan batubara sebagaimana yang di alami oleh PLN pada proyek 10 ribu MW dapat diminimalisasi.

Ryad juga menyayangkan hilangnya moment yang bisa didapatkan Indonesia untuk mendapatkan wind fall profit dari kenaikan harga komoditas termasuk batubara. Harusnya Indonesia membuat pagar-pagar khusus untuk menjamin penerimaan negara yang proporsional sesuai dengan kenaikan harga batubara. Indonesia harus mampu melakukan improvisasi kebijakan melalui ”fiscal tool”  tanpa harus mengurangi hak perusahaan untuk mendapatkan isu komersialnya.

Selain itu, Pemerintah harus lebih serius mengawasi pelaksanaan pengusahaan pertambangan batubara untuk meminimalisasi kegiatan manipulatif yang dilakukan oleh kontraktor batubara.  Akibat adanya segmen-segmen kelemahan pengawasan pemerintah, ada perusahaan yang melakukan kegiatan yang berpotensi untuk merugikan penerimaan negara, diantaranya transfer of pricing dll. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Kontrak Batubara dimana Pemerintah sebetulnya punya hak untuk mengintervensi kedalam setiap transasksi derivatif perusahaan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari manuver-manuver perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan perubahan pada beberapa ketentuan kontrak batubara (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B) yang merugikan negara. Kontrak ini perlu dilakukan perubahan untuk diharmonisasikan sesuai dengan perubahan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum di Indonesia. Sehingga tidak mungkin tetap memberlakukan ketentuan kontrak yang berumur 30 tahun tanpa dilakukan adjustment sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jika itu tidak dilakukan maka bukan tidak mungkin akan selalu terjadi conflik of interest antar pemangku kepentingan dan disharmonis antar institusi Pemerintah.

Ke depannya, Indonesia tidak lagi memerlukan kontrak yang dilakukan antara pemerintah dengan perusahaan. Hal itu hanya akan merendahkan posisi pemerintah sebagai badan publik menjadi sejajar dengan badan usaha privat. Akibatnya soveregnity (asas kedaulatan) dan immunitas pemerintah terganggu karena pemerintah tidak lagi bebas untuk menerbitkan Undang-undang sesuai dengan kepentingan nasional, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari perusahaan sebagai mitra kontraknya. Bahkan pada sebuah tataran yang ekstrem, harusnya Negara dapat menasionalisasi usaha pertambangan demi melindungi kepentingan nasional. Nasionalisasi dimaksud harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan kompensasi yang wajar sesuai dengan harga pasar.

Untuk melakukan itu pemerintah harus mempunyai sebuah proposal perubahan kontrak yang ditawarkan kepada perusahaan dan menjelaskan bahwa perubahan kontrak ini pada hakekatnya untuk melindungi usaha pertambangan dengan menyesuaikan pada perubahan hukum dan perkembangan dinamika masyarakat. Pemerintah harus pasang badan dan menyakinkan bahwa kepentingan komersial perusahaan tetap akan terjaga. 

Terkait kegiatan eksploitasi batu bara yang terus meningkat mengikuti kenaikan harga batu bara dunia, Anggota DPD RI Marwan Batubara mendorong pemerintah untuk memberlakukan ketentuan pajak khusus berupa wind fall profit tax yang mengenakan tarif lebih tinggi. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengoptimalkan terjadinya wind fall profit dari kenaikan harga batu bara dunia untuk penerimaan negara.

Marwan juga menyoroti masalah minimnya peran negara dalam pengelolaan batu bara nasional. Sebagian besar industri pengelolaan batu bara dikuasai swasta dan pihak asing. Akibatnya, Negara tidak memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan tambang yang melimpah tersebut. Keuntungan lebih besar justru dikeruk oleh perusahaan-perusahaan swasta dan asing yang mendominasi industri pengelolaan batu bara di tanah air.

Misalnya, tercatat, PT Bukit Asam yang merupakan perusahaan pengelola tambang batu bara yang dimiliki negara hanya mencatatkan angka produksi sekitar 9 juta ton pada tahun 2006. Angka ini jauh lebih kecil dibanding angka produksi PT Kaltim Prima Coal yang mencatatkan angka 35 juta ton atau PT Adaro Indonesia yang mencatatkan angka 34 juta ton pada tahun yang sama.

Padahal, jika saja pemerintah memiliki komitmen untuk menguasai sektor pertambangan strategis ini, pemerintah dapat meningkatkan porsi modalnya pada BUMN tersebut sehingga ia dapat meningkatkan kapasitas produksinya atau membeli saham perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang tengah didivestasi.

Tidak maksimalnya penerimaan negara dari sektor batu bara ini, ditambah lagi dengan terjadinya praktik kecurangan yang dilakukan sejumlah perusahaan tambang melalui berbagai modusnya. Salah satu bentuk kecurangan yang banyak dilakukan adalah transfer pricing, yaitu tindakan menjual batu bara dengan harga murah kepada perusahaan terafiliasi ke luar negeri. Perusahaan afiliasi tersebut kemudian menjualnya lagi dengan harga pasar. Sehingga, dengan cara ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang berlipat.

Anggota Komisi VII DPR RI Alvin Lie memberikan salah satu contoh perusahaan yang melakukan transfer of pricing dalam industri batubara. Transfer of pricing itu telah menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari pajak dan royalti, juga merampas hak masyarakat lokasi tambang untuk mendapatkan dana pengembangan. Karena itu, Alvin menegaskan bahwa praktik ini merupakan tindak pidana yang harus memperoleh sanksi tegas. Pemerintah dituntut untuk melakukan pengusutan tuntas terhadap praktik-praktik penggelapan pajak ini dan memberikan sanksi keras kepada para pelakunya.

Berdasarkan hal-hal di atas, untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah-masalah dalam industri batu bara di tanah air, maka pemerintah dituntut melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Membuat perangkat hukum dan kebijakan yang tepat dalam mengoptimalkan pengusahaan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah diamantkan pada pasal 33 UUD 1945
2. Memberikan peran pengusahaan dan pengelolaan batubara yang lebih profesional dengan memberi keberpihakan kepada BUMN agar pemanfaatan batubara dapat dirasakan secara maksmimal kepada bangsa dan negara;
3. Perlu dilakukan perubahan materi PKP2B yang dianggap merugikan kepentingan Negara. Perubahan PKP2B ini dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan komersial Perusahaan dalam mengusahakan pertambangan batubaranya.
4. Memberlakukan ketentuan mengenai DMO (dalam bentuk PP) untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara di tanah air dan menetapkan harga rujukan sebagai referensi dalam melakukan ekspor;  
5. Mengubah kebijakan royalti batu bara dari “in cash” menjadi “in kind” untuk mengkompensasi tingginya volume ekspor batu bara dan mengamankan suplai batubara kedalam industri batubara dalam negeri;
6. Memberlakukan pajak khusus berupa wind fall profit tax bagi industri batu bara untuk memaksimalkan penerimaan negara dari tingginya harga batu bara dunia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
7. Membuat sebuah payung hukum untuk mengamankan kepentingan penerimaan negara atas manuver manuver korporasi pada transaksi derivatif yang dilakukan diluar negeri, dengan tujuan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor ini.
8. Menegakkan hukum setegas-tegasnya terhadap perusahaan pengelola batu bara yang melakukan tindak penggelapan pajak serta berbagai bentuk kecurangan lainnya sehingga menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Jakarta, 1 Mei 2008 – POKJA ENERGI DAN MINERAL, Ryad Chairil [resourceslaw@yahoo.com]

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: