jump to navigation

Notulensi Seminar Kebangkitan Nasional ILUNI FTUI, 11 Juni 2008 May 14, 2008

Posted by Panitia Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 in Kegiatan Pokja ILUNI FTUI.
1 comment so far

NOTULENSI
SEMINAR 100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL

“MENCARI SOLUSI ATAS PERMASALAHAN INDUSTRI MIGAS BAGI KETAHANAN ENERGI DAN KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL”
BALADEWA ROOM, HOTEL BUMI KARSA JAKARTA
RABU, 11 JUNI 2008

Pembukaan

Dalam pembukaan acara seminar migas ini, Ketua ILUNI FTUI – Ibu Milatia menyatakan bahwa isu migas saat ini adalah salah satu isu sensitif yang memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, di tengah krisis energi dan konflik yang terjadi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meredamnya, yaitu program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dinilai tidak mendidik. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengemukakan salah satu solusi untuk menghadapi permasalah migas kita, yakni dengan melakukan gerakan energy saving – penghematan energi.

Sesi I
(Moderator: Satrio Pratomo – Sekum ILUNI FTUI)

1. Agus Cahyono Adi (perwakilan BP Migas- Kasubdit penerimaan Migas)
Sebagai perwakilan BP MIGAS, Bapak Agus memaparkan beberapa kebijakan yang ditempuh BP MIGAS dalam mendukung ketahanan bahan bakar. Selain 10 kebijakan tersebut, Beliau juga mewacanakan sebuah upaya untuk mengubah paradigma dalam perekonomian dunia yaitu suatu pola pikir baru yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Terkait dengan profesionalisme BP MIGAS, menurutnya, hal tersebut haruslah diartikan sebagai usaha untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya.

2.  Abdul Muin (Wakil Kepala BP MIGAS)
Selaku pembicara kedua, Bapak Abdul Muin menyampaikan kondisi terkini bangsa Indonesia yang tengah berada di persimpangan jalan. Saat ini, kita sudah memasuki apa yang disebut sebagai maturity, suatu kondisi yang ditandai dengan makin menipisnya ketersediaan sumber daya energi, khususnya minyak dan gas alam. Beliau juga mengemukakan peranan migas yang bukan hanya menjadi salah satu penghasil devisa negara, tetapi juga menjadi roda penggerak pertumbuhan perekonomian yang terjadi di Indonesia.

Pada saat yang sama, Wakil Kepala BP Migas ini juga menyampaikan klarifikasinya atas satu isu, yaitu apakah beban keuangan negara atas pelaksanaan industri (migas) terasa berat? Dalam penjelasannya, beliau mengemukakan kondisi pasar internasional dewasa ini. Dalam teorinya harga minyak yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi maka akan berdampak negatif atas perekonomian dunia Saat ini, secara global posisi spending dalam eksplorasi rendah. Selain itu, para pemilik modal juga mulai melakukan pengamanan keuangan mereka melalui investasi dalam eksplorasi minyak (black gold). Maka dua hal yang coba ditawarkan sebagai solusi atas permasalahan ini. Pertama, dari segi resources, memaksimalkan fungsi manajemen agar setiap tahapan dapat berjalan teratur. Sedangkan dari sisi cost revenue adalah melalui pengelolaan income yang diperoleh dan menghindarkan sikap konsumtif.  

3. Heroe Widjatmiko (Sekjen Asosiasi Pengusaha Migas Indonesia)
Dalam kesempatan ini, pembicara ketiga dalam sesi pertama memulai pembahasan dengan sebuah pemaparan mengenai sejarah bangsa Indonesia sejak pra kemerdekaan hingga saat ini, sebagai rangkaian dari peringatan 100 tahun kebangkitan nasional. Pada bagian kesimpulan dari pemaparannya tersebut, Bapak Heroe menyatakan bahwa kita (bangsa Indonesia) meiliki berbagai potensi yang luar biasa dan permasalahan utamanya adalah ketidakfokusan dalam pengelolaanya. Hal inilah yang sudah sepatutnya menjadi perhatian dan prioritas saat ini.

4. Dr. Kurtubi (Direktur Center of Petroleum and Energy Economics Studies/CPEES)
Selaku pembicara terakhir di sesi pertama, pengamat migas ini mengemukakan hal yang dianggap sebagai penyebab utama menurunnya investasi di bidang migas yang memicu krisis energi adalah ketidakpastian hukum di Indonesia. Terlebih lagi pasca langkah pemerintah yang mengganti UU Migas di tahun 1999 serta menerbitkan UU yang justru tidak mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal di negara ini. Memang pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan baru seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.177 tahun 2007. Namun secara urutan tata peraturan perundangan yang ada di Indonesia, dimana kedudukan UU lebih tinggi dibandingkan dengan PMK, maka ketentuan tersebut lemah posisinya. Maka sebagai solusi atas problematika ini, beliau mengajukan dua opsi yakni mengubah UU Migas yang ada atau menerbitkan Perpu Migas. Selain itu, beliau juga mengusulkan agar BP Migas diubah statusnya dari BHMN menjadi BUMN agar dapat mengelola hasil migas yang menjadi haknya dengan lebih baik.

Di sesi tanya-jawab, tiga orang penanya mengemukakan pertayaan dan pernyataannya mengenai tiga hal. Penanya pertama menyampaikan pernyataan seputar kerapuhan energi di Indonesia akibat pengelolaan yang tidak menjunjung tinggi kemaslahatan bangsa sebagaimana yang telah diatur di dalam UUD 1945 pasal 33, contohnya adalah pengeksporan minyak bumi berkualitas baik ke luar negeri sedangkan yang berkualitas buruk dikonsumsi di dalam negeri. Kedua adalah pertanyaan seputar kebijakan dirjen migas dalam pemanfaatan renewable energy seperti geothermal dan nuklir serta kenyataan aneh mengenai IMF yang justru mendesak pemerintah RI untuk membuat peraturan migas yang banyak memberikan hambatan bagi investor. Penanya ketiga mengemukakan pendapatnya bahwa untuk mengatasi krisis energi maka perlu dipikirkan suatu konsep demand management dalam rangka penghematan energi, bukan memikirkan masalah produksi semata.

Sesi II
(Moderator : Ir. Tomy Suyatama – Ketua ILUNI TGP UI)

1. Suprapto (Departemen Keuangan)
Dalam kesempatannya ini, pembicara pertama menyampaikan penjelasannya mengenai kebijakan Departemen Keuangan yang menerbitkan UU No. 22 tahun 2001, yang juga mendorong lahirnya beberapa Peraturan Menteri Keuangan, yang memiliki tiga tujuan dasar. Hal pertama yang menjadi alasan adalah untuk memperbaiki iklim investasi di sektor migas nasional. Kedua, meningkatkan produksi minyak dan gas. Dan ketiga, secara undang-undang, dimungkinkan pemberian fasilitas fiskal.

2. Faisal Basri (Ekonom)
Di bagian ini, pembicara kedua menyampaikan pandangannya mengenai kesalahpahaman serta pembodohan masyarakat mengenai subsidi BBM yang beliau beri tajuk ”Terbelenggu Mitos BBM”. Menurutnya, orde baru telah melakukan pembodohan sistemik yang membuat masyarakat sangat tergantung pada subsidi pemerintah, sekalipun mereka secara ekonomi mapan. Akibatnya, selama puluhan tahun, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang boros akan bahan bakar. Seolah mereka lupa bahwa anak dan cucu mereka juga berhak menikmati sumber daya alam Indonesia di masa yang akan datang. Bahkan ada satu fenomena yang bertentangan dengan hukum ekonomi yang ada, ketika harga BBM naik, justru permintaan dari konsumen meningkat. Defisit anggaran pemerintah untuk BBM juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka menurut Faisal Basri, di masa yang tidak lama lagi, defisit bisa mencapai 15 milyar Dollar AS. Suatu jumlah yang sangat banyak dan terbuang sia-sia di dalam kemacetan parah yang menjadi biang pemborosan energi.

3. Bambang Purwohadi (Ketua Asosiasi Pengeboran Migas Indonesia)
Di sesi ini, Bambang Purwohadi yang telah berpengalaman selama puluhan tahun di bidang pengeboran mengemukakan proses panjang terciptanya minyak bumi dan gas alam hingga eksplorasi dan pengeboran minyak yang memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Tujuan pemaparan ini adalah untuk memberikan sebuah kesadaran bahwa eksplorasi migas bukanlah hal yang mudah dan murah. Maka apabila harga yang dipatok oleh pemerintah terlampau rendah, tidaklah mengherankan bila terjadi berbagai penyalahgunaan. Selain itu, beliau juga menyampaikan kesulitan-kesulitan birokratis di dalam menggaet investasi di bidang migas yang menjadi penyebab makin sedikitnya eksplorasi migas di Indonesia.

4. Dr. Ryad Chairil (ILUNI FTUI)
Dalam pemaparannya yang berjudul “Mengubah Kutukan Menjadi Rahmat”, Ryad Chairil menyampaikan tentang pentingnya peranan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha lokal agar dapat memegang peranan penting alam mengelola sektor wind fall profit di bidang migas. Karena berdasarkan hasil analisis, sektor jasa atau cost revenue inilah yang menjadi bagian yang paling penting peranannya dalam proses eksplorasi migas. Untuk mendukung realisasi pemikiran tersebut, ada beberapa hal utama yang seharusnya dilakukan. Pertama, Membuat konsensus terbuka akan berapa pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan secara transpara. Kedua, Pengelolaan pendapatan yang transparan. Ketiga, Pengawasan dan penegakan hukum pada kelembagaan termasuk BUMN. Keempat, Membangun sistem pengelolaan SDA yang dapat diterima di semua level Pemerintahan baik Pusat dan Daerah. Kelima, Mendapat dukungan parlemen, media dan civil society. Dan keenam, Penduduk sekitar mendapatkan bagian konkrit dari pengusahaan SDA.

5. Tris Budiono (Persatuan Insinyur Indonesia)
Sebagai pembicara pamungkas dalam seminar ini, Tris Budiono menyampaikan pemikirannnya yang diberi judul ”Industri Migas bagi Kemandirian Bangsa”. Dalam pemaparannya, beliau melihat suatu kondisi paradoks di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki sumber daya migas luar biasa tetapi dalam kenyataannya justru industri migas menjadi beban bagi negara. Maka untuk menyelesaikan segala kendala yang tengah dihadapi, solusinya adalah sebagai berikut:
-  Cermati, hayati, serta amalkan UUD ‘45 & Pancasila
-  Revitalisasi mindset & paradigma
-  Pertegas benang merah industri migas terhadap kemakmuran rakyat berkelanjutan dan bersendikan keswadayaan masyarakat
-  Transparansi & Data Base (mapping) on line
-  Konsisten dan konsekuen dalam pengejawantahan potong birokrasi & minimalisasi cost recovery
-  Beri kesempatan dan kepercayaan pada tenaga ahli nasional/lokal dan industri nasional
-  CD & CSR  ditujukan untuk membangun keswadayaan masyarakat
-  Pembinaan dan pengembangan kompetensi serta sense of MIGAS/Energy sedini mungkin melalui pendidikan.

Seperti halnya di sesi pertama, maka di sesi kedua inipun disediakan waktu untuk tanya-jawab dengan audiens. Dalam termin pertama di sesi ini, dua orang mengajukan pertanyaan dan satu orang memberikan pernyataannya. Pertanyaan pertama lebih menyoroti posisi Indonesia dalam upaya menuju kemandirian melalui migas sebagaimana yang dipaparkan oleh pembicara terakhir, Bapak Tris Budiono M., IPM. Selanjutnya penanya kedua memberikan pernyataannya terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Faisal Basri, agar lebih melihat permasalahan migas secara komprehensif, bukan sektoral. Penanya ketiga mempertanyakan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi kenaikan harga crude oil.

Dalam termin kedua, ada dua orang penanya. Pertanyaan pertama yang diajukan meminta pendapat dan pandangan para pembicara menngenai bagaimana mengubah moral para pengambil keputusan dan apakah memungkinkan bagi kita untuk mengubah sistem kontrak yang ada. Dan pertanyaan terakhir di sesi ini adalah berapa besar target eksplorasi yang ingin dicapai guna mengatasi krisis energi di Indonesia. 

RINGKASAN MATERI PEMBICARA

Dr Ryad Chairil
Mengubah Kutukan Menjadi Rahmat
 Ekonomi rakyat mengalami penderitaan – tidak ada pilihan diversifikasi yang dapat diimplementasikan untuk mengantisipasi krisis energi atau ketidakpastian harga komoditi
 Tidak Kesetaraan Dalam Pendapatan –
 Enclave pada sektor migas – pada “forward or backward linkages”, dan “global sourcing”
 Distribusi pendapatan terensentrasi pada ibu kota dan kota-kota besar, dibandingkan daerah penambangan
 Tingginya Ekspektasi Publik – harapan akan besarnya pendapatan meminta Pemerintah untuk melakukan subsidi pada produk migas, dan melupakan keharusan untuk membuat perencaan pembangunan yang baik serta tidak berdisplin dalam fiskal aspek
 Tidak optimalnya fungsi fiskal – ketika sumberdaya habis atau harga komoditi turun, maka pemerintah pusat maupun daerah terjebak pada tingginya pembiayaan.
 Tidak Mampu Memanfaatkan Kesempatan – hilangnya moment memanfaatkan “windfalls” profits karena lemahnya kapasitas pemerintahan
 Ekonomi Politik – adanya “windfalls profit” justru menghasilkan rente2 ekonomi, KKN, penyalahgunaan kekuasaan oleh elit dll.
 Beberapa negara terlihat sedang membuat kebijakan untuk mengelolal “windfall profits”: Timor Leste, Kazakhstan, Angola, Sudan, Azerbaijan
 Sebagian negara “pengekspor migas” mengkaji ulang tatanan fundamental industri migasnya (seperti Nigeria dll)
 Peraturan perundangan – UU Investasi, Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), UU Pajak dll
 Kemampuan kelembagaan/Institusi – sumberdaya manusia, infrastruktur, transparansi, anti korupsi dll
 Kebijakan dan Perencanaan Ekonomi Terpadu– agar dapat mengelola naik turunya harga komodit, optimalisasi petumbuhan vs penurunan tingkat kemiskinan, divesifikasi dll

Dr Kurtubi
Perlunya Menyempurnakan   Management Sumber Daya Migas Nasional
 Produksi minyak mentah relatif sangat rendah, ditengah situasi harga minyak dunia yang sangat mahal dan terus naik
 Produksi/lifting mengalami menurunan drastis dari 1.5 juta barrel/hari pada tahun 2000 menjadi hanya sekitar 927,00 barrel/hari tahun 2008.
 Kapasitas kilang stagnant pada level 1.050.000 bbl/hari, padahal kapasitas kilang yang dibutuhkan agar kebutuhan BBM terpenuhi seluruhnya pada tahun 2008: 1.400.000 bbl/hari.
        
AKIBATNYA:
 Import dependency Indonesia terus meningkat. Ketahanan energi nasional saat ini sangatlah rawan !. Karena sekitar  40% dari kebutuhan minyak mentah yang diolah dikilang dalam negeri harus diimport. Ditambah sekitar 30% – 40% dari kebutuhan BBM Indonesia juga tergantung dari impor.

 Migas bagian Negara tidak bisa dikembangkan dan dijual oleh BP Migas karena BP Migas bukan entitas bisnis. Ekspor/penjualan migas bagian negara yang berasal dari KPS harus dijual lewat/menunjuk Pihak Ketiga (Pasal 44 ayat 3 g UU Migas No.22/2001).

 Contoh potensi kerugian negara: Pengembangan dan Penjualan LNG Tangguh diserahkan kepada Pihak Ketiga yang berpeluang menimbulkan conflict of interest (Padahal yang berpengalaman mengembangkan dan menjual LNG dengan formula harga yang sangat bagus adalah BUMN Migas), ternyata diperoleh harga jual LNG Tangguh yang sangat merugikan negara, yakni US$3.35/mmbtu karena dipatok pada harga minyak sebesar US$38/bbls untuk masa 25 tahun. Padahal saat ini LNG Badak dijual dengan harga sekitar US$17/mmbtu. Harga minyak dalam 25 tahun kedepan PASTI akan jauh diatas US$38/bbls. Pada tahun 2019 harga diperkirakan mencapai US$450/bbls. Di sini potensi kerugian negara puluhan menjadi senilai milyaran US$ (ratusan trilyun rupiah)!

 Asset perminyakan milik negara yang dibeli dari dana KPS, pengelolaannya tidak jelas dan merugikan negara, karena BP Migas tidak bisa memanfaatkan dan mengelola asset2 tsb. Contoh pengelolaan asset LNG Badak yang tidak jelas. Saat ini PT Badak tidak lagi menjadi asset Pertamina, dan tidak juga menjadi asset BP Migas ! Lalu asset LNG Badak kedepan menjadi milik siapa ? Dst.

Resume Seminar: “Memaksimalkan Pemanfaatan Batu Bara untuk Rakyat” May 1, 2008

Posted by Panitia Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 in Kegiatan Pokja ILUNI FTUI.
add a comment

Seminar “Memaksimalkan Pemanfaatan Batu Bara untuk Rakyat” telah diselenggarakan oleh Anggota DPD RI Marwan Batubara bekerja sama dengan Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia (ILUNI FTUI) pada tanggal 29 April 2008 di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek DPR/MPR RI.

Hadir sebagai pembicara pada seminar tersebut Abimanyu Suyoso (Kepala Manajemen Consulting Group PT PLN) yang mewakili Bapak Murtaqi Syamsudin (Direktur PLN/ Jawa-Madura-Bali), Alvin Lie (anggota Komisi VII DPR RI), Marwan Batubara (Ketua Tim Upaya Pemberantasan Korupsi DPD RI), Jeffry Mulyono (Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia), dan Ryad Areshman Chairil (Sekjen Badan Kerjasama Pemerintah Daerah Penghasil Batu Bara Seluruh Indonesia). Bapak Darmin Nasution (Dirjen Pajak) berhalangan hadir karena mendadak ada rapim di Depkeu, sedang Dr. Brian Yuliarto (Indonesia Energy Institute) tidak bisa hadir karena sakit. Kata sambutan diberikan oleh Ketua Umum ILUNI FTUI Milatia Kusuma Moe’min.

Penyelenggaraan seminar dilatar-belakangi oleh keprihatinan ILUNI FTUI atas tidak maksimalnya kontribusi industri batu bara di Indonesia terhadap penerimaan negara. Selain itu, terdapat pula permasalahan berupa minimnya ketersediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Karena itu, perlu untuk mempertanyakan kebijakan dalam manajemen pengelolaan batu bara di Indonesia selama ini.

Berdasarkan diskusi yang berlangsung, berbagai persoalan itu muncul terutama karena lemahnya peran Pemerintah dalam mengendalikan usaha tambang batu bara, struktur regulasi yang tidak memadai, serta terjadinya banyak penyimpangan dan praktik KKN dalam pengelolaan industri ini.

Perlu dicatat, Indonesia memiliki potensi kekayaan batu bara yang sangat besar (terbesar di Asia), yaitu total sejumlah hampir 70 miliar ton dengan potensi yang dapat ditambang sebesar hampir 7 miliar ton. Dari potensi sejumlah itu, Indonesia memproduksi sekitar 200 juta ton setiap tahunnya. Seiring dengan naiknya harga batu bara di pasar dunia, produksi batu bara Indonesia terus meningkat setiap tahun, yaitu dari 193 juta ton pada 2006, menjadi 205 juta ton pada tahun 2007, dan diproyeksikan akan kembali meningkat pada tahun 2008 menjadi 235 juta ton.

Ironisnya, produksi batu bara Indonesia yang melimpah tersebut, sebagian besarnya (yaitu sekitar 75%) justru diekspor ke luar negeri. Pada 2006, jumlah ekspor misalnya tercatat 148 juta ton, lalu meningkat lagi menjadi 170 juta ton pada 2007, dan menjadi 185 juta ton pada 2008. Angka ini berlipat kali lebih besar dibandingkan dengan alokasi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri yang rata-rata hanya sekitar 45-50 juta ton.

Padahal, kebutuhan batu bara untuk pasar dalam negeri merupakan hal yang sangat mendesak untuk menunjang keberlangsungan industri nasional. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Jeffry Mulyono, batu bara setidaknya menyumbang 17% dari total supply energy mix nasional. Kebutuhan batu bara terutama dirasakan oleh sektor ketenagalistrikan, yang 46% pembangkitnya mengandalkan bahan bakar batu bara. Ketergantungan pada batu bara juga dialami sejumlah industri seperti semen, tekstil, metalurgi, dan pulp paper (bubur kertas). Oleh karena itu, batu bara menempati posisi sangat vital dan merupakan salah satu sumber energi primer bagi dunia industri di Indonesia.

Hal ini turut dibenarkan oleh Kepala Manajemen Consulting Group PT PLN Abimanyu Suyoso. Menurut Abimanyu, untuk PLN saja, akan dibutuhkan pasokan batu bara sekitar 83 juta ton per tahun dalam rangka melaksanakan proyek crash program 10.000 MW. Seperti terlihat, jumlah ini sudah hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan alokasi batu bara yang tersedia di pasar domestik. Karena itu, jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif, krisis pasokan batu bara akan menjadi persoalan serius di kemudian hari.

Permasalahan ketimpangan pasokan batu bara ini sendiri terjadi akibat lemahnya kebijakan pemerintah dalam melindungi kepentingan industri dalam negeri. Industri batu bara dibiarkan berjalan mengikuti mekanisme pasar yang melepaskan komoditas kepada penawar tertinggi. Harga jual batu bara yang sedang meroket di pasar internasional, yaitu mencapai US$ 92 – US$ 94 per ton, tak pelak menyebabkan dikurasnya pasokan batu bara untuk memenuhi permintaan pasar dunia. Industri dalam negeri pun tak mampu bersaing penawaran dengan para pelaku pasar tersebut.

Karena itu, pemerintah dituntut untuk memberlakukan regulasi mengenai Domestic Market Obligation (DMO). Berdasarkan DMO, perusahaan batu bara diwajibkan untuk memberi alokasi minimal pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Melalui hal ini, kepentingan industri dalam negeri diharapkan dapat lebih terlindungi. Agar dapat berfungsi efektif, diusulkan pula agar ketentuan mengenai DMO tersebut dituangkan dalam bentuk PP.

Sementara itu, Sekjen Badan Kerjasama Pemerintah Daerah Penghasil Batu Bara Seluruh Indonesia Dr. Ryad Areshman Chairil menyatakan langkah lain yang perlu dilakukan adalah mengubah kebijakan 13,5% royalti batu bara dari bentuk “in cash”, menjadi “in kind”. Selama ini, perusahaan membayarkan royalti batu bara dalam bentuk uang (“in cash”). Dengan terus meroketnya harga komoditas batu bara di pasar internasional, hal ini sudah tidak lagi memadai. Royalti harus diberikan dalam bentuk komoditas produksi (“in kind”) agar dapat memberi manfaat yang sepadan.

Royalti dalam bentuk komoditas juga akan memberi jaminan pada pasokan batu bara yang sangat dibutuhkan industri dalam negeri. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan terobosan untuk mengubah Kepres No. 75 tahun 1996 yang meminta kepada semua perusahaan kontraktor batubara untuk menyisihkan sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.Disamping itu, Pemerintah perlu membuat payung hukumnya di dalam Rancangan Undang-undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang saat ini sedang dibahas oleh DPR. Seperti halnya UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka RUU Minerba harus memuat sebuah pasal yang mewajibkan kepada semua perusahaan kontraktor batubara untuk mengalokasikan sebagian produksinya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Jika hal ini diberlakukan, setidaknya ”lack of supply” pada pasokan batubara sebagaimana yang di alami oleh PLN pada proyek 10 ribu MW dapat diminimalisasi.

Ryad juga menyayangkan hilangnya moment yang bisa didapatkan Indonesia untuk mendapatkan wind fall profit dari kenaikan harga komoditas termasuk batubara. Harusnya Indonesia membuat pagar-pagar khusus untuk menjamin penerimaan negara yang proporsional sesuai dengan kenaikan harga batubara. Indonesia harus mampu melakukan improvisasi kebijakan melalui ”fiscal tool”  tanpa harus mengurangi hak perusahaan untuk mendapatkan isu komersialnya.

Selain itu, Pemerintah harus lebih serius mengawasi pelaksanaan pengusahaan pertambangan batubara untuk meminimalisasi kegiatan manipulatif yang dilakukan oleh kontraktor batubara.  Akibat adanya segmen-segmen kelemahan pengawasan pemerintah, ada perusahaan yang melakukan kegiatan yang berpotensi untuk merugikan penerimaan negara, diantaranya transfer of pricing dll. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Kontrak Batubara dimana Pemerintah sebetulnya punya hak untuk mengintervensi kedalam setiap transasksi derivatif perusahaan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari manuver-manuver perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan perubahan pada beberapa ketentuan kontrak batubara (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B) yang merugikan negara. Kontrak ini perlu dilakukan perubahan untuk diharmonisasikan sesuai dengan perubahan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum di Indonesia. Sehingga tidak mungkin tetap memberlakukan ketentuan kontrak yang berumur 30 tahun tanpa dilakukan adjustment sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jika itu tidak dilakukan maka bukan tidak mungkin akan selalu terjadi conflik of interest antar pemangku kepentingan dan disharmonis antar institusi Pemerintah.

Ke depannya, Indonesia tidak lagi memerlukan kontrak yang dilakukan antara pemerintah dengan perusahaan. Hal itu hanya akan merendahkan posisi pemerintah sebagai badan publik menjadi sejajar dengan badan usaha privat. Akibatnya soveregnity (asas kedaulatan) dan immunitas pemerintah terganggu karena pemerintah tidak lagi bebas untuk menerbitkan Undang-undang sesuai dengan kepentingan nasional, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari perusahaan sebagai mitra kontraknya. Bahkan pada sebuah tataran yang ekstrem, harusnya Negara dapat menasionalisasi usaha pertambangan demi melindungi kepentingan nasional. Nasionalisasi dimaksud harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan kompensasi yang wajar sesuai dengan harga pasar.

Untuk melakukan itu pemerintah harus mempunyai sebuah proposal perubahan kontrak yang ditawarkan kepada perusahaan dan menjelaskan bahwa perubahan kontrak ini pada hakekatnya untuk melindungi usaha pertambangan dengan menyesuaikan pada perubahan hukum dan perkembangan dinamika masyarakat. Pemerintah harus pasang badan dan menyakinkan bahwa kepentingan komersial perusahaan tetap akan terjaga. 

Terkait kegiatan eksploitasi batu bara yang terus meningkat mengikuti kenaikan harga batu bara dunia, Anggota DPD RI Marwan Batubara mendorong pemerintah untuk memberlakukan ketentuan pajak khusus berupa wind fall profit tax yang mengenakan tarif lebih tinggi. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengoptimalkan terjadinya wind fall profit dari kenaikan harga batu bara dunia untuk penerimaan negara.

Marwan juga menyoroti masalah minimnya peran negara dalam pengelolaan batu bara nasional. Sebagian besar industri pengelolaan batu bara dikuasai swasta dan pihak asing. Akibatnya, Negara tidak memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan tambang yang melimpah tersebut. Keuntungan lebih besar justru dikeruk oleh perusahaan-perusahaan swasta dan asing yang mendominasi industri pengelolaan batu bara di tanah air.

Misalnya, tercatat, PT Bukit Asam yang merupakan perusahaan pengelola tambang batu bara yang dimiliki negara hanya mencatatkan angka produksi sekitar 9 juta ton pada tahun 2006. Angka ini jauh lebih kecil dibanding angka produksi PT Kaltim Prima Coal yang mencatatkan angka 35 juta ton atau PT Adaro Indonesia yang mencatatkan angka 34 juta ton pada tahun yang sama.

Padahal, jika saja pemerintah memiliki komitmen untuk menguasai sektor pertambangan strategis ini, pemerintah dapat meningkatkan porsi modalnya pada BUMN tersebut sehingga ia dapat meningkatkan kapasitas produksinya atau membeli saham perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang tengah didivestasi.

Tidak maksimalnya penerimaan negara dari sektor batu bara ini, ditambah lagi dengan terjadinya praktik kecurangan yang dilakukan sejumlah perusahaan tambang melalui berbagai modusnya. Salah satu bentuk kecurangan yang banyak dilakukan adalah transfer pricing, yaitu tindakan menjual batu bara dengan harga murah kepada perusahaan terafiliasi ke luar negeri. Perusahaan afiliasi tersebut kemudian menjualnya lagi dengan harga pasar. Sehingga, dengan cara ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang berlipat.

Anggota Komisi VII DPR RI Alvin Lie memberikan salah satu contoh perusahaan yang melakukan transfer of pricing dalam industri batubara. Transfer of pricing itu telah menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari pajak dan royalti, juga merampas hak masyarakat lokasi tambang untuk mendapatkan dana pengembangan. Karena itu, Alvin menegaskan bahwa praktik ini merupakan tindak pidana yang harus memperoleh sanksi tegas. Pemerintah dituntut untuk melakukan pengusutan tuntas terhadap praktik-praktik penggelapan pajak ini dan memberikan sanksi keras kepada para pelakunya.

Berdasarkan hal-hal di atas, untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah-masalah dalam industri batu bara di tanah air, maka pemerintah dituntut melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Membuat perangkat hukum dan kebijakan yang tepat dalam mengoptimalkan pengusahaan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah diamantkan pada pasal 33 UUD 1945
2. Memberikan peran pengusahaan dan pengelolaan batubara yang lebih profesional dengan memberi keberpihakan kepada BUMN agar pemanfaatan batubara dapat dirasakan secara maksmimal kepada bangsa dan negara;
3. Perlu dilakukan perubahan materi PKP2B yang dianggap merugikan kepentingan Negara. Perubahan PKP2B ini dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan komersial Perusahaan dalam mengusahakan pertambangan batubaranya.
4. Memberlakukan ketentuan mengenai DMO (dalam bentuk PP) untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara di tanah air dan menetapkan harga rujukan sebagai referensi dalam melakukan ekspor;  
5. Mengubah kebijakan royalti batu bara dari “in cash” menjadi “in kind” untuk mengkompensasi tingginya volume ekspor batu bara dan mengamankan suplai batubara kedalam industri batubara dalam negeri;
6. Memberlakukan pajak khusus berupa wind fall profit tax bagi industri batu bara untuk memaksimalkan penerimaan negara dari tingginya harga batu bara dunia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
7. Membuat sebuah payung hukum untuk mengamankan kepentingan penerimaan negara atas manuver manuver korporasi pada transaksi derivatif yang dilakukan diluar negeri, dengan tujuan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor ini.
8. Menegakkan hukum setegas-tegasnya terhadap perusahaan pengelola batu bara yang melakukan tindak penggelapan pajak serta berbagai bentuk kecurangan lainnya sehingga menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Jakarta, 1 Mei 2008 – POKJA ENERGI DAN MINERAL, Ryad Chairil [resourceslaw@yahoo.com]

Sidang KOMISI B. Pembahasan Rancangan GBPK ILUNI FTUI March 22, 2008

Posted by Panitia Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 in Sidang Komisi.
1 comment so far

Ketua Komisi = Leo Pramuka Mt’79
Sekretaris = Febrizal GP’88

Anggota
1.Danny Primada M’90
2.Tomy Suryatama GP’89
3.Kemal S’76
4.Edy Barnas S’74
5.Widi E’82
6.Agus M Mt’81
7.Gatot Prio Utomo E’90
8.Sri Bramantoro Abdinagoro Mt’86

===================================

RANCANGAN GARIS BESAR PROGRAM KERJA
IKATAN ALUMNI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2008 – 2011

===================================

PENDAHULUAN

ILUNI FTUI adalah organisasi profesi yang menghimpun dan menyalurkan aspirasi para alumni FTUI untuk turut memberikan peranan dalam pembangunan bangsa dan menjunjung tinggi Almamater.

Dengan semakin besarnya jumlah alumni FTUI dan besarnya tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang, maka dirasakan perlunya konsolidasi baik dibidang organisasi maupun profesionalisme. Berkembangnya jumlah alumni FTUI, juga menuntut penyaluran aspirasi yang semakin luas.

Pada usia ILUNI FTUI yang sudah 30 tahun ini, maka diharapkan akan peranan berarti dari para alumni FTUI diberbagai bidang, terutama pada bidang yang masih terkait dengan profesinya.

Untuk mencapai itu semua, maka perlu disusun adanya suatu pedoman bagi Badan Pengurus ILUNI FTUI dalam melaksanakan program kerjanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA LANDASAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Garis Besar Program Kerja ILUNI FTUI ini, adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi program program kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengurus ILUNI FTUI agar secara efektif dapat mencapai visi dan misi dari ILUNI FTUI.  Garis Besar Program Kerja ILUNI FTUI ini, disusun berlandaskan kepada AD/ART ILUNI FTUI.

Visi
Menjadikan ILUNI FTUI sebagai organisasi berwadah profesi yang berguna bagi alumni dan Almamater FTUI yang berperan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dengan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Misi
Mewujudkan misi professional yang mengembangkan potensi dan peningkatan kompetensi yang berdaya saing tinggi dari alumni FTUI serta memberikan rasa kemanfaatan kepada masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi ILUNI FTUI maka disusunlah Garis Besar Program Kerja yang mencangkup empat pokok program sebagai berikut:
1. Konsolidasi organisasi,
2. Pengembangan jaringan profesi dan peningkatan kompetensi,
3. Pengembangan kerja sama dengan Almamater,
4. Pengembangan peran alumni pada pengabdian masyarakat.

PROGRAM PROGRAM

A. Program Konsolidasi Organisasi
1. Pembenahan mekanisme dan tata laksana organisasi yang dapat menjamin pemberdayaan ILUNI FTUI sebagai pusat kegiatan dan informasi.
2. Pendataan alumni FTUI melalui ILUNI FTUI Jurusan untuk dimasukkan ke dalam data base Badan Pengurus ILUNI FTUI.
3. Membantu menyediakan informasi tentang bursa kerja bagi alumni FTUI dan Kepedulian kepada Alumni muda dalam memperoleh lapangan pekerjaan yang memadai.
4. Mendorong terbentuknya kelompok kegiatan yang berbasis pada jurusan, angkatan dan tempat kerja dari alumni FTUI.
5. Pembentukan jaringan informasi dalam bentuk pembuatan portal website ILUNI FTUI yang hyperlink dengan portal lain yang dimiliki oleh Almamater, jaringan alumni jurusan dan angkatan untuk dapat memberikan sistem informasi yang handal berupa data base anggota, informasi kegiatan alumni FTUI, kesempatan kerja, maupun artikel ilmiah. Portal website ILUNI FTUI ini dapat juga difungsikan sebagai sekretariat virtual ILUNI FTUI.
6. Pemberdayaan sumber-sumber keuangan yang ada dan peningkatan kegiatan untuk penggalian sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan program ILUNI FTUI.
7. Mengadakan pertemuan rutin bulanan Badan Pengurus, pertemuan rutin triwulan dengan ILUNI FTUI Jurusan dan pertemuan rutin semesteran dengan Dewan Penyantun dan Dewan Penasehat.
8. Menyelenggarakan reuni tahunan dan acara acara lainnya, yang membina keakraban para anggota dan Almamater FTUI.

B.  Program Pengembangan Jaringan Profesi dan Peningkatan Kompetensi
1. Mengembangkan jaringan profesi dan keahlian antar alumni FTUI untuk meningkatkan profesionalisme.
2. Meningkatkan hubungan dan kerjasama profesi dengan organisasi profesi dalam peningkatan kompentensi dan profesionalisme alumni FTUI melalui perolehan sertifikasi profesi.
3. Mendorong pembentukan dan pengembangan kelompok kewirausahaan yang berbasis teknologi dan badan pengembangan profesi dari alumni FTUI.
4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme alumni FTUI dengan kegiatan ceramah, seminar, diskusi ilmiah dengan melibatkan pakar dari Almamater dan dari luar.

C.  Program Pengembangan Kerja Sama dengan Almamater
1. Memberi dukungan pada Kegiatan Almamater FTUI dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat melalui kerjasama pemberian kuliah tamu yang terprogram, kesempatan penelitian bagi mahasiswa dan dosen di industri perusahaan dimana alumni FTUI bekerja.
2. Menjalin kerjasama yang saling bermanfaat dalam menumbuhkan dan mengembangkan peran dan sikap ilmiah serta profesional baik bagi alumni dan Almamater FTUI melalui kegiatan pelatihan serta pembinaan profesi
3. Berperan secara proaktif memberikan umpan balik serta dukungan kepada Almamater FTUI dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat.
4. Memberi dukungan pada peran almamater FTUI dalam memajukan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu dan teknologi demi kepentingan pembangunan nasional
5. Bekerja sama dengan dekanat FTUI dalam menyalurkan segala informasi tentang perkembangan FTUI kepada Alumni.
6. Mengadakan pertemuan berkala dengan Pimpinan Fakultas dan pertemuan berkala dengan Pimpinan Mahasiswa Fakultas.
7.  Mengusahakan program beasiswa bagi para mahasiswa FTUI yang berbakat tetapi tidak mampu.

D. Program Pengembangan Peran Alumni pada Pengabidan Masyarakat
1. Mengangkat peran dan fungsi ILUNI FTUI sebagai organisasi profesi yang berperan dalam memajukan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.
2. Meningkatkan hubungan dan kerjasama sosial kemasyarakatan dengan Almamater FTUI dalam mengemban nilai-nilai keprofesionalisme yang bermanfaat dan berhasil guna bagi pertumbuhan sosial kemasyarakatan.
3. Mengadakan kegiatan sosial dalam rangka pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberian pelayanan IPTEK yang profesional kepada lembaga pemerintah, industri dan masyarakat.
4. Memberikan gagasan-gagasan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dengan mengkritisi berbagai permasalahan dan kebijakan pemerintah di bidang teknologi dengan mengupayakan alternatif solusinya.

Disahkan dan ditetapkan
Di : Jakarta
Pada tanggal :
Ketua Sidang :  
Sekertaris Sidang :

Sidang KOMISI A. Pembahasan AD/ART ILUNI FTUI March 22, 2008

Posted by Panitia Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 in Sidang Komisi.
1 comment so far

Ketua Komisi = Andi Bachtiar E’75
Wakil Ketua = Endro Soeprasto Ars’81
Sekretaris = Tanzil S’03

Anggota
1.Riza GP’92
2.Anondo GP’88
3.Sabar S’84
4.Shelby Mt’81
5.Adit GP’92
6.M Rofiq Mt’96
7.Danton S’79
8.Ade Ryad Mt’85

===================================

RANCANGAN ANGGARAN DASAR ILUNI FTUI

===================================

MUKADIMAH

Bahwa pada hakekatnya alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia adalah mitra dari almamater mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai dengan jiwa dan semangat Tridharma Perguruan Tinggi.

Bahwa para alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya, menyadari akan tanggung jawabnya untuk ikut serta mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, materiel dan spirituil berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD ’45.
 
Menyadari akan kedudukan dan fungsi para alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam masyarakat maupun almamater, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia merupakan bagian dari Ikatan alumni Universitas Indonesia bertekad melanjutkan dan mengembangkan organisasi, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai berikut :

Bab I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
BENDERA DAN LAMBANG

Pasal 1
NAMA

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia disingkat ILUNI FTUI.

Pasal 2
WAKTU

ILUNI FTUI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1975 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
KEDUDUKAN

ILUNI FTUI berpusat ditempat kedudukan kampus Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Pasal 4
BENDERA DAN LAMBANG

Bendera dan Lambang ILUNI FTUI adalah bendera dan lambang Fakultas Teknik Universitas Indonesia ditambah dengan tulisan IKATAN ALUMNI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA dibawah gambar makara.

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5
ASAS

ILUNI FTUI berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD ’45.

Pasal 6
SIFAT

1. ILUNI FTUI bersifat kekeluargaan dan berorientasi kepada almamater dan masyarakat.

2.  Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka untuk seluruh alumni FTUI.

3. ILUNI FTUI bersifat non-politis dan menjunjung tinggi kemandirian.

4. Pengelolaan ILUNI FTUI dilakukan secara transparan dan demokratis

Pasal 7
TUJUAN

ILUNI FTUI didirikan dengan tujuan:
1) Membina dan mengembangkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan antar anggota ILUNI FTUI dan unsur sivitas akademika.

2)  Membantu almamater dalam melaksanakan misi Fakultas Teknik Universitas

3)  Memelihara dan menjunjung tinggi nama Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

4) Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh demi kepentingan Pembangunan Nasional dan pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara.

5) Mengembangkan potensi dan kemampuan profesionalisme serta berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas keilmuan anggotanya. 

Pasal 8
USAHA
 
Tujuan ILUNI FTUI dicapai dan ditempuh melalui usaha yang tidak bertentangan dengan asas dan sifat.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 9
MACAM KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan ILUNI FTUI terdiri dari :
a. Anggota biasa
b. Anggota luar biasa
c. Anggota kehormatan

2. Anggota Biasa adalah setiap lulusan Program Pendidikan Gelar Sarjana, Master/Magister dan Doktor di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

3. Anggota Luar Biasa adalah :
a. Setiap orang yang pernah menjadi mahasiswa di FTUI minimal 1 (satu) tahun tetapi tidak selesai.
b. Setiap peserta kursus atau latihan di FTUI yang waktu penyelenggaraannya minimal 1 (satu) tahun.
c. Mereka yang menjadi staf pengajar tetap atau tidak tetap di FTUI minimal 2 (dua) semester diluar ketentuan ayat 2 diatas.

4. Anggota Kehormatan adalah:
a. Setiap orang yang memperoleh gelar Profesor, Doktor Honoris Causa dari UI dibidang teknik tetapi bukan lulusan Program Pendidikan dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
b. Mereka yang dianggap telah berjasa pada ILUNI FTUI.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 10
STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi ILUNI FTUI terdiri dari:

1) Pengurus ILUNI Fakultas Teknik UI.
2) Pengurus ILUNI Fakultas Teknik UI Jurusan/Departemen.
3) Pengurus ILUNI Fakultas Teknik UI Daerah.
4) Organisasi ILUNI FTUI akan dipimpin oleh Pengurus ILUNI FTUI.

Pasal 11
KEPENGURUSAN

1. Pengurus ILUNI Fakultas Teknik UI adalah Pengurus Organisasi alumni di tingkat Fakultas.

2. Pengurus ILUNI Fakultas Teknik UI terdiri dari Pengurus Lengkap dan Pengurus Harian.

3. Pengurus Lengkap ILUNI Fakultas Teknik UI terdiri dari atas Dewan Penasehat, Pengurus Harian, Ketua ILUNI FTUI Jurusan dan Ketua ILUNI FTUI Daerah.

4. Pengurus Harian ILUNI Fakultas Teknik UI terdiri dari seorang Ketua Umum dan beberapa Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan para Ketua Bidang.

5. Kepengurusan ILUNI FTUI dapat diperluas dengan dilengkapi kordinator-kordinator angkatan yang bersifat fungsional.

6. Dewan Penasehat ILUNI FTUI terdiri dari:
a. masing-masing Jurusan dilingkungan FTUI.
b. Dekan FTUI secara ex-officio.
c. Individidu yang diangkat oleh Ketua Umum ILUNI FTUI.

Pasal 12
PENGURUS ILUNI FTUI JURUSAN/DEPARTEMEN

1. Pengurus ILUNI FTUI Jurusan adalah Pengurus Organisasi di ILUNI FTUI Jurusan dan berkedudukan di Fakultas Teknik UI di masing-masing Jurusan.

2. Pembentukan ILUNI-FTUI Jurusan hanya sah apabila telah disahkan oleh Pengurus ILUNI FTUI.

3. Susunan Pengurus ILUNI-FTUI Jurusan serta masa baktinya mengikuti susunan Pengurus dan masa bakti ILUNI-FTUI.

Pasal 13
PENGURUS ILUNI FTUI DAERAH

1. Pengurus ILUNI FTUI Daerah adalah Pengurus Organisasi di ILUNI FTUI Daerah dan berkedudukan di Ibu kota Provinsi dengan beranggotakan minimal 5 orang dalam daerah di Ibu kota provinsi yang bersangkutan.

2. Pembentukan ILUNI-FTUI Daerah hanya sah apabila telah disahkan oleh Pengurus ILUNI FTUI.

3. Susunan Pengurus ILUNI-FTUI Daerah serta masa baktinya mengikuti susunan Pengurus dan masa bakti ILUNI-FTUI.

Pasal 14
MASA BAKTI PENGURUS

1. Masa Bakti Pengurus ILUNI FTUI, Pengurus ILUNI FTUI Jurusan dan Pengurus ILUNI FTUI Daerah adalah 3 (tiga) tahun

2. Paling lama seseorang dapat menjabat sebagai Ketua Umum ILUNI FTUI adalah 2 (dua) periode masa bakti yang ditetapkan dalam dan/atau oleh Musyawarah ILUNI FTUI.

BAB V

KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 15
KEKUASAAN TERTINGGI ORGANISASI

Kekuasaan tertinggi Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia adalah ditangan Musyawarah ILUNI FTUI.

BAB VI
KEKAYAAN

Pasal 16

Kekayaan ILUNI FTUI diperoleh dari :
1) Iuran anggota.
2) Bantuan yang bersifat tidak mengikat.
3) Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan ILUNI FTUI.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17
MUSYAWARAH

1.  Musyawarah ILUNI FTUI merupakan Lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada Organisasi ILUNI FTUI

2. Musyawarah ILUNI FTUI berwenang untuk:

a. Menetapkan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ILUNI FTUI,
b. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja ILUNI FTUI dan ketentuan umum yang menyangkut organisasi.
c. Meminta pertanggungjawaban Pengurus ILUNI FTUI  periode sebelumnya,
d. Memilih Ketua Umum Pengurus ILUNI FTUI periode berikutnya. 

3. Peserta yang dapat mengikuti Musyawarah ILUNI FTUI adalah anggota ILUNI FTUI.

4.  Musyawarah ILUNI FTUI diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh Pengurus ILUNI FTUI.

5.  Dalam keadaan luar biasa dan mendesak dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa atas usul 1/3 + 1 dari jumlah seluruh anggota biasa ILUNI FTUI ditambah 2/3 dari seluruh ketua ILUNI FTUI Jurusan.

Pasal 18
Musyawarah Kerja

Dalam masa bakti minimal diadakan 2 (dua) kali Rapat Kerja yang diselenggarakan oleh Pengurus ILUNI FTUI dan diikuti oleh seluruh Pengurus lengkap ILUNI FTUI.

Pasal 19
RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat kepengurusan ILUNI FTUI terdiri dari:

1)  Rapat Pengurus Lengkap ILUNI FTUI sekurang¬-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam masa baktinya.

2)  Rapat Pengurus Harian ILUNI FTUI setiap waktu dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan yang dianggap perlu oleh Pengurus ILUNI FTUI.

3) Rapat Pengurus ILUNI FTUI Jurusan dan Pengurus ILUNI FTUI Daerah setiap waktu dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan yang dianggap perlu oleh Pengurus ILUNI FTUI yang bersangkutan.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20
KEKUASAAN MERUBAH ANGGARAN DASAR

Kekuasaan dan wewenang untuk merubah Anggaran Dasar ILUNI FTUI hanya ada pada Musyawarah ILUNI FTUI dan sekurang¬-kurangnya diputuskan oleh 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir pada Musyawarah ILUNI FTUI tersebut.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 21
PROSEDUR PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran organisasi ILUNI FTUI hanya dapat dilakukan dengan suatu Musyawarah Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya berjumlah 2/3 anggota ILUNI FTUI.

2. Keputusan pembubaran organisasi harus diputuskan dan disetujui oleh 2/3 suara dari seluruh anggota ILUNI FTUI yang hadir pada Musyawarah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.

BAB X
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam suatu Anggaran Rumah Tangga ILUNI FTUI.

2. Anggaran Dasar ini disahkan dalam Musyawarah III ILUNI FTUI yang berlangsung di Jakarta dan mulai berlaku seiak ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2006.

Pasal 23
PENUTUP

Anggaran Dasar pertama disahkan oleh Kongres I ILUNI FTUI di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1996 dan kemudian disempurnakan dan disahkan lagi setelah diubah dan ditambah dalam Musyawarah II ILUNI FTUI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2003 dan kemudian disempurnakan dan disahkan lagi setelah diubah dan ditambah dalam Musyawarah III ILUNI FTUI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2006.

Disahkan dan ditetapkan
Di: Jakarta
Pada tanggal:
Ketua Sidang:  
Sekretaris Sidang:  

===================================

RANCANGAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ILUNI FTUI

===================================

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1
PENERIMAAN  ANGGOTA

1. Setiap lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia serta Fakultas pendahulunya secara langsung menjadi Anggota Biasa ILUNI FTUl.

2. Pencatatan dan pendataan Anggota Biasa ILUNI FTUI dilakukan oleh masing-masing Pengurus ILUNI FTUI Jurusan/Departemen atau ILUNI FTUI Daerah.

3. Pencatatan dan pendataan Anggota Luar Biasa ILUNI FTUI dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus ILUNI FTUl Jurusan atau ILUNI FTUl Daerah yang bersangkutan dengan melampirkan data yang diperlukan dan disetujui oleh yang bersangkutan.

4. Pengangkatan Anggota Kehormatan:
a. Pengangkatan Anggota Kehormatan ILUNI FTUI dilakukan melalui ketetapan Pengurus ILUNI FTUI.
b. Atas usulan dan rekomendasi dari Pengurus ILUNI FTUI Jurusan/Departemen dan Pengurus ILUNI FTUI Daerah yang harus mendapat persetujuan dari Pengurus ILUNI FTUI.
c. Disahkan dalam Musyawarah ILUNI FTUI

Pasal 2
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Berakhirnya keanggotaan ILUNI FTUI dapat terjadi karena: Meninggal dunia.

Khusus untuk Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berakhirnya keanggotaan ILUNI FTUI dapat terjadi apabila: Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

2. Pemberhentian keanggotaan ILUNI FTUI dapat dilakukan apabila anggota tersebut secara nyata dan jelas telah melanggar AD dan ART ILUNI FTUI serta ketentuan-ketentuan organisasi ILUNI FTUI yang telah ditetap¬kan dan diamanatkan dalam Musyawarah ILUNI FTUI.

Pasal 3
HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa ILUNI FTUI berhak untuk:
a. Menyampaikan pendapat dan saran demi pengembangan dan kemajuan ILUNI FTUl kepada Pengurus ILUNI FTUI disemua jenjang atau tingkat kepengurusan sesuai dengan status asal keanggotaannya.
b. Menghadiri dan mengikuti semua kegiatan organisasi ILUNI FTUl sesuai dengan keten¬tuan yang ditetapkan oleh organisasi ILUNI FTUl.
c. Memilih dan dipilih untuk jabatan disemua jenjang atau tingkat kepengurusan dalam organisasi ILUNI FTUl sesuai dengan status asal keanggotaannya.
d. Meminta pertanggungjawaban Pengurus ILUNI FTUl sesuai dengan tata cara dan saluran yang ditetapkan oleh organisasi ILUNI FTUI.

2. Anggota Luar Biasa ILUNI FTUl mempunyai hak anggota yang sama dengan Anggota Biasa ILUNI FTUl, kecuali hak untuk memilih.

3. Anggota Kehormatan ILUNI FTUl mempunyai hak anggota yang sama dengan Anggota Biasa ILUNI FTUl, kecuali hak untuk memilih dan dipilih tetapi dapat dipilih untuk menduduki fungsi diluar jabatan Badan Pengurus Harian ILUNI FTUI.

Pasal 4
KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ILUNI FTUI berkewajiban:

1) Mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan semua ketentuan organisasi ILUNI FTUI.

2) Menjaga nama baik ILUNI FTUI dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5
PENGURUS ILUNI FTUI

Pengurus ILUNI FTUI dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih dalam Musyawarah ILUNI FTUI.

Pasal 6
SUSUNAN PENGURUS HARIAN ILUNI FTUI

1. Susunan Badan Pengurus Harian ILUNI FTUI ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum ILUNI FTUI terpilih.

2. Susunan Badan Pengurus Harian ILUNI FTUI terdiri dari:
a. Seorang Ketua Umum,
b. Seorang Wakil Ketua, ditambah Ketua-Ketua Pengurus ILUNI FTUI Jurusan secara ex-¬officio sebagai Wakil Ketua Pengurus ILUNI FTUI.
c. Seorang Sekretaris Umum,
d. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Sekretaris,
e. Seorang Bendahara Umum,
f. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Bendahara,
g. Ketua-Ketua Bidang dan Wakil–wakil Ketua Bidang.

3. Tata-cara pemilihan Pengurus ILUNI FTUI diatur dalam Tata Tertib Musyawarah ILUNI FTUI yang disahkan oleh Musyawarah ILUNI FTUI yang bersangkutan.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ILUNI FTUI

Hak dan kewajiban Pengurus ILUNI FTUI adalah:

1) Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja ILUNI FTUI.
2) Mengkoordinasikan semua kegiatan yang mengatasnamakan ILUNI FTUI.
3) Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja ILUNI FTUl hasil Musyawarah ILUNI FTUl dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
4) Menetapkan kebijaksanaan dalam menunjang pengembangan almamater dan peningkatan kemampuan ilmiah para Anggota ILUNI FTUI.
5) Mengesahkan Pengurus ILUNI FTUI Jurusan, Pengurus ILUNI FTUI Daerah.
6) Menetapkan Panitia Pengarah, Panitia Pelaksana dalam Musyawarah ILUNI FTUI berikutnya.
7) Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetap¬kan dan diamanatkan dalam Musyawarah ILUNI FTUI.

Pasal 8
DEWAN PENASEHAT ILUNI FTUI

1. Anggota Dewan Penasehat ILUNI FTUI terdiri dari:
a. Tokoh-tokoh senior yang peduli terhadap ILUNI FTUI yang diusulkan oleh Pengurus ILUNI FTUI Jurusan masing-masing sebanyak 1 (satu) orang.
b. Dekan FTUI secara ex-officio.
c. Individu yang diangkat oleh Ketua Umum ILUNI FTUI.

2. Ketua Dewan Penasehat ILUNI FTUl ditetapkan dalam Rapat Dewan Penasehat ILUNI FTUI.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENASEHAT ILUNI FTUI

1. Memberikan masukan dan saran kepada Pengurus ILUNI FTUI disemua jenjang atau tingkat kepengurusan.

2. Melakukan telaah lebih mendalam atas semua kebijaksanaan eksternal Pengurus ILUNI FTUI yang mengatasnamakan Alumni FTUI.

3. Memberikan dukungkan moril dan material kepada Pengurus ILUNI FTUI dalam menjalankan aktivitas kegiatan organisasi ILUNI FTUl.

Pasal 10
PENGURUS ILUNI FTUI JURUSAN

1. Pengurus ILUNI FTUI Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih dalam Pertemuan khusus untuk hal tersebut dari ILUNI FTUI Jurusan yang bersangkutan baik secara langsung maupun dengan sistim formatur.

2. Susunan Pengurus Harian ILUNI FTUI Jurusan ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum ILUNI FTUI Jurusan terpilih yang bersangkutan.

3. Apabila dipandang perlu Pengurus ILUNI FTUI Jurusan dapat membentuk satu satuan organisasi ILUNI FTUI Jurusan yang bersifat khusus untuk setiap unit kerja tertentu.

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ILUNI FTUI JURUSAN

Hak dan kewajiban Pengurus ILUNI FTUI Jurusan adalah:

1) Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja ILUNI FTUI Jurusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah ILUNI FTUI dan Pengurus ILUNI FTUl.

2) Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetap¬kan dan diamanatkan dalam Musyawarah ILUNI FTUl dan Pertemuan ILUNI FTUI Jurusan yang bersangkutan.

Pasal 12
PENGURUS ILUNI FTUI DAERAH

1. Pengurus ILUNI FTUI Daerah dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih dalam Pertemuan khusus untuk hal tersebut dari ILUNI FTUI Daerah yang bersangkutan.

2. Susunan Pengurus Harian ILUNI FTUI Daerah ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum ILUNI FTUI Daerah terpilih yang bersangkutan.

3. Apabila dipandang perlu Pengurus ILUNI FTUI Daerah dapat membentuk satu satuan organisasi ILUNI FTUI Daerah yang bersifat khusus untuk setiap unit kerja tertentu.

Pasal 13
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ILUNI FTUI DAERAH

Hak dan kewajiban Pengurus ILUNI FTUI Daerah adalah:
1) Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaa program kerja ILUNI FTUI Daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah ILUNI FTUI dan Pengurus ILUNI FTUI.
2) Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah ILUNI FTUI dan Pertemuan ILUNI FTUI Daerah yang bersangkutan.

BAB III

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 14
KEUANGAN

1. Ketentuan tentang besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Harian ILUNI FTUI.

2. Uang iuran dipungut dan dikelola oleh Pengurus ILUNI FTUI Daerah, kecuali untuk Propinsi DKI Jakarta yang dipungut dan dikelola oleh Pengurus ILUNI FTUI.

3. Untuk kepentingan organisasi ILUNI FTUI, Pengurus ILUNI FTUI dapat membentuk badan usaha yang bertanggung jawab kepada Pengurus ILUNI FTUI yang bersangkutan.

Pasal 15
KEKAYAAN

1. Harta benda yang diperoleh dari hasil usaha ILUNI FTUI dikelola oleh Pengurus ILUNI FTUI.

2. Apabila organisasi ILUNI FTUI dibubarkan, maka segala aset kekayaan yang dimiliki oleh ILUNI FTUI diserahkan kepada Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

BAB IV

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16
MUSYAWARAH ILUNI FTUl

1. Musyawarah ILUNI FTUI diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali dan dihadiri oleh :
a. Anggota Biasa
b. Anggota Luar Biasa.
c. Anggota Kehormatan.
d. Peserta Peninjau yang ditunjuk oleh Pengurus Harian ILUNI FTUI.

2. Musyawarah ILUNI FTUI diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus ILUNI FTUI.
3. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus ILUNI FTUI yang terdiri dari:
- Satu orang masing – masing dari Dewan Penasehat.
- Wakil Ketua dan Wakil – wakil ketua ex – officio.
- Satu orang dari masing – masing unsur jurusan.

4. Dalam Musyawarah ILUNI FTUI, hak suara hanya diperuntukkan Anggota Biasa.

5. Tata tertib Musyawarah ditetapkan dalam Musyawarah ILUNI FTUI atas usulan Panitia Pengarah.

Pasal 17
RAPAT PENGURUS

1. Keputusan rapat-rapat ILUNI FTUl diambil secara musyawarah dan mufakat, tetapi apabila tidak berhasil keputusan rapat diambil atas dasar suara terbanyak.

2. Keputusan mengenai pemilihan dan/atau pembahasan yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada seorang anggota diambil secara bebas dan rahasia.

 

BAB V
PERSIDANGAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 18
KORUM

Persidangan Musyawarah dinyatakan sah (Korum) jika disetujui oleh mayoritas peserta yang harus hadir dan/atau terdaftar pada musyawarah tersebut.

Pasal 19

1. Semua keputusan yang diambil dalam Musyawarah ILUNI FTUI didasarkan atas azas musyawarah untuk mufakat.

2. Segala keputusan Musyawarah diusahakan diambil dengan suara bulat kecuali apabila ditetapkan lain oleh sidang.

3. Bila sidang menetapkan untuk mengadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

 

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 20
KETENTUAN TAMBAHAN

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ILUNI FTUI ini dipergunakan pula sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari ILUNI FTUI Jurusan dan ILUNI FTUI Daerah.

Pasal 21
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ILUNI FTUI ini dinyatakan tidak berlaku.

 

Disahkan dan ditetapkan
Di: Jakarta
Pada tanggal:
Ketua Sidang:
Sekretaris Sidang:

ILUNI FTUI On Air di Radio A – FM 96,7 MHz (17:00 – 18:00) March 10, 2008

Posted by Panitia Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 in Artikel.
add a comment

JANGAN LEWATKAN! 

Besok sore, tanggal 11 Maret 2008, akan disiarkan secara langsung: Bincang-bincang tentang persiapan Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 yang akan datang, di Radio A – FM 96,7 MHz, pukul 17:00-18:00 WIB.

Yang akan hadir di studio adalah Ketua Umum ILUNI FTUI saat ini (Bang Aswil, E’74) dan Ketua OC Musyawarah III (Mas Bram, Mt’86).

Silahkan menyimak, dan ada kemungkinan dibuka kesempatan untuk berpartisasi bagi para pendengar. Lumayan khan…untuk menemani sepanjang kemacetan Jakarta after hours :)

:: Desi ::

Para Calon Ketua Umum ILUNI FTUI March 10, 2008

Posted by Panitia Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 in Artikel, Calon Ketua, Umum.
add a comment

Teman alumni sekalian,

Tanggal 10 Maret lalu pk. 22.00 adalah batas akhir penerimaan form pendaftaran calon Ketua ILUNI FTUI. Panitia telah menerima 3 (tiga) form calon dan ketiga-tiganya telah memenuhi syarat dalam pendaftaran.

Tanggal 11 Maret, panitia telah melakukan validasi bagi ketiga calon. Validasi terutama dilakukan pada kebenaran dukungan kepada calon, sesuai dengan syarat yaitu minimal 20 orang alumni dari 3 jurusan/departemen.

Hasil validasi yang telah dilakukan bahwa ketiga calon telah memenuhi persyaratan sebagai calon tetap Ketua ILUNI FTUI, yaitu (sesuai abjad):

CHAIDIR RITONGA – Teknik Metalurgi ’85
http://chaidirritonga.wordpress.com

MARWAN BATUBARA – Teknik Elektro ’79
http://www.marwanbatubara.com

MILATIA KUSUMA MOE’MIN – Teknik Sipil ’79
http://tiaforiluni.blogspot.com

Mulai hari ini, para calon secara resmi dapat melakukan kampanye.

Selamat kepada para calon, selamat juga kepada para pendukung, dan yang terpenting: Selamat pada semua alumni yang ikut aktif mengikuti perkembangan Musyawarah III ini.

Sampai bertemu di acara Musyawarah III di Aula FKUI Salemba, hari Minggu - 16 Maret 2008, pukul 09.00 WIB.

Salam,

Bram Mt’86 (Ketua OC)

KPPD (Komisi Penyelenggara Pemilihan Daerah) March 9, 2008

Posted by Panitia Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 in Umum.
2 comments

Sesuai yang telah disampaikan sejak awal, Musyawarah III ILUNI FTUI ini direncanakan akan menjadi ajang berkumpulnya seluruh alumni FTUI di berbagai kota dan negara.

Untuk itu, dibentuklah KPPD di beberapa tempat dengan para koordinatornya di bawah ini:

KPPD CILEGON:
Fabian Azof Mt’92 Ph. 0811 120 22881, 0254-9256099
fabian.azof@krakatausteel.com

KPPD BALIKPAPAN:
Johanes Anton Witono Ph. 0815 59242765
johanes-anton.witono@total.com

KPPD SINGAPORE:
Suryatmaning Hany S’89 Ph. 65-63521506
suryatmaning@gmx.net

KPPD KOREA:
Chairul Hudaya E’02 Ph. 82-10-7264-9020
chairul.hudaya@gmail.com

Lokasi dan waktu pemilihan setempat (disesuaikan dengan jadwal panitia pusat di Jakarta sehingga bisa dilaksanakan serentak dan terkoordinir melalui web conference), akan diumumkan kemudian. KPPD di kota/negara lain juga segera menyusul, jangan sampai Anda melewatkan informasi terbaru dari panitia.

Hormat kami,
Bram Mt’86 (Ketua OC)

Alumni Teknik Sipil FTUI yang sudah mendaftar via e-Reg March 9, 2008

Posted by Panitia Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 in e-Reg.
4 comments

Status hingga Minggu, 9 Maret 2008, 11:00 WIB, sebelum validasi.

S’64 2 orang SUNARDI KARTADIHARDJA (PURWAKARTA)
IGIG SOEMARDIKATMODJN (DEPOK)
S’65 1 orang JATI MANGUNSONG (PETUKANGAN SELATAN,JAKARTA SELATAN.)
S’67 2 orang IWAN RIFAI (CIPUTAT TANGERANG)
DOLI DIAPARI SIREGAR (JAKARTA)
S’70 3 orang DAMRIZAL DAMOERIN (CIPUTAT)
JAYANTHA SETIADI (CAKUNGJAKARTA TIMUR)
PRAYITNO RANUWISASTRO (CIPINANG MUARA, JAKARTA TIMUR)
S’71 1 orang WIRYA MURAD (JAMBI)
S’72 1 orang INDRAWARMAN ALI (PEKANBARU)
S’73 1 orang PARSETIJONO (LEBAK BULUS, JAKARTA SELATAN)
S’74 1 orang B E PRIYONO (JAKARTA)
S’75 2 orang AVI PRAPANCHA (JAKARTA)
WIJAYA SETA (BEKASI)
S’76 2 orang KEMAL HERYANDRI (JAKARTA)
IRDHAM ALAMSYAH (DEPOK)
S’77 4 orang SYAHMANSYAH (PAMULANG TANGERANG)
ZAINIL ZEIN (DEPOK)
DUDI SURYOBINTORO (CINERE DEPOK)
ROSMIATI (DEPOK)
S’78 1 orang MOCH. YUSUF (JAKARTA)
S’79 16 orang HANDOKO TRI WIBOWO (JAKARTA)
HANNIBAL ANWAR (JAKARTA)
SRI DIJAN TJAHJATI (JAKARTA)
SETIA.N.MILATIA (JAKARTA)
JUDIZA RADJNI ZAHIR (JAKARTA)
DWITYAS SUKMADI (JAKARTA)
DJOKO PRASETIANTO (JAKARTA)
DALDARIA HANOEM (DEPOK JAYA, DEPOK)
WIDODO (KARET JAKARTA SELATAN)
ISRAFRONDIZI (JAKARTA)
LUNIKUS PURBA (JAKARTA)
MUHAMMAD DANTON (JAKARTA)
HARYANTO B.U (JAKARTA SELATAN)
MARDHANY MAPRSETIO KARMAN (BEKASI)
HENDRO HADI KUSUMO (JAKARTA)
ISMAIL TAUFIK (JAKARTA)
S’81 2 orang DESI ARRYANI (JAKARTA)
SIH ANDAJANI (DEPOK)
S’82 4 orang JACHRIZAL (JAKARTA)
HENDRA, ST. (JAKARTA)
ELVY NOVIANTY (JAKARTA)
GUSRIL BAHAR (DEPOK)
S’83 5 orang AKHMAD HUZAIRIN (KELAPA GADING JAKARTA UTARA)
NINA TAMARANI (JAKARTA)
TRISILO BROTO (JAKARTA)
AZHARI (JAKARTA)
IVAN YOGA PUTRA (BEKASI)
S’84 4 orang LEKSMONO SURYO PUTRANTO (DEPOK)
SABAR SUNDARELAWAN (JAKARTA)
RACHMAD IRFIALDI (TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN)
SETYO PRATOMO (BEKASI)
S’85 2 orang KUNCORO TP (MEDAN)
BUDI SETIAWAN (RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR)
S’87 1 orang JIMMY SAPULETE (JAKARTA)
S’89 2 orang HENDRO NURDIYANTO (JAKARTA PUSAT)
MUHAMMAD_MASYHUD (JAKARTA)
S’90 1 orang BUDY SEPTRIYONO (JAKARTA)
S’95 1 orang RIFANIE KOMARA (JAKARTA)
S’96 1 orang BUDI WIRASTOMO (JAKARTA)
S’98 3 orang IRANI SANDRYASTUTI (DURI, RIAU)
KARTIKA SARI WIJAYA (SURABAYA)
RR MUNING HARDINI (CIPULIR, JAKARTA SELATAN)
S’99 5 orang MARCO WIBISONO (DURI)
L. M. BAKTI (JAKARTA)
CAHYONOBINTANGNURCAHYO (BLITAR)
MIRA (JAKARTA)
MARIA (JAKARTA)
S’00 2 orang ARY MAULANA (SURABAYA)
WULAN (DEPOK)
S’01 1 orang ADHITYA (JAKARTA)
S’02 1 orang INTAN PERMATASARI (JAKARTA)

Alumni Teknik Mesin FTUI yang sudah mendaftar via e-Reg March 9, 2008

Posted by Panitia Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 in e-Reg.
5 comments

Status hingga Minggu, 9 Maret 2008, 11:00 WIB, sebelum validasi.

M’70 1 orang ISMOYO (JAKARTA)
M’72 1 orang SUBYANTORO S (JAKARTA SELATAN)
M’73 3 orang RALDI ARTONO KOESTOER (JAKARTA)
DJAROT SOEDARSONO (JAKARTA)
IHSAN MAHYUDIN (JAKARTA)
M’74 1 orang EDDY CAHYANTO (JAKARTA, JI.BUANA NO.8B PONDOK PINANG)
M’75 1 orang BUDI PURWANTO THOJIB (JAKARTA)
M’76 2 orang WAHYU NIRBITO (JAKARTA)
MUKTI WIBOWO (JAKARTA)
M’78 2 orang BAMBANG DARMAWAN (TANGERANG)
PUTRA A HULAIMIE (BONTANG)
M’79 3 orang DODDY GAUTAMA (PONDOK INDAH,JL.DUTA INDAH 3 NO.TC)
HENDRI DS BUDIONO (DEPOK)
UNTUNG SUGIONO ((JAKARTA))
M’80 3 orang HENKY SUSKITO NUGROHO (DEPOK)
BUDI SANTOSA (JAKARTA)
IMAN SANTOSA ADISARDJONO. (JAKARTA)
M’81 2 orang BUDI PRAMADYA (JAKARTA)
TEDI UNGGUL W (DEPOK)
M’82 1 orang FAJAR SOEHARTO (JAKARTA)
M’83 4 orang VIP HIDAYAT (CILEGON, BANTEN)
BUDI YUWONO R. (JAKARTA)
MAHENDRA ZULKARNAEN (JAKARTA)
NEFONTA 13220 JAKARTA (JAKARTA)
M’84 1 orang AGUS SUSANTO (JAKARTA TEBET)
M’86 4 orang EDWAR (JAKARTA)
NOPRYANDI (DEPOK2, DEPOK)
ALFIAN NASUTION (SENEN JAKARTA PUSAT)
TEDDY TEDUH BATAVIA (BEKASI)
M’87 4 orang FAHMI (DEPOK)
EFA HAREFA (JAKARTA)
FAUZIA DIANAWATI (BINTAROJAYA TANGERANG)
BARON NURWENDO (DEPOK)
M’88 6 orang DEVY ENDRY SALAM.DEVY ENDRY (JAKARTA SALAM.DEVY ENDRY)
ACHMAD SALMUN (BINTARO JAYA, TANGERANG)
EMIL HARAHAP (JAKARTA)
BINTORO PARDEWO (CILANDAK JAKARTA SELATAN)
FERDIANTO MUNIR (BEKASI)
YUDIAN ALKASYAH (JAKARTA)
M’89 2 orang THOMAS ANDREAS KADI (JAKARTA)
MUHAMMAD AZHAR (JAKARTA)
M’90 4 orang ANANG SAIFUDDIN (JAKARTA SELATAN)
ANDRI (JAKARTA)
NASRUDDIN (DEPOK)
DANNY PRIMANDA (JAKARTA)
M’91 2 orang AGUST SHALAHUDDIN (KEBON JERUK JAKARTA BARAT)
AKHMAD HIDAYATNO (KAMPUS UI, DEPOK)
M’92 3 orang ARIEF INDRA H (SERPONG/TANGERANG)
NURSADEQ (JAKARTA)
NOBERTUS V.R.A.N. (TANGERANG)
M’93 8 orang SEKUNDARIYADI (JAKARTA)
JULJUL FAIZAL MAHDI (CIPULIR, JAKARTA SELATAN)
VINCENTIA A. DIVKA (JAKARTA)
NGUDIARTO (CILEGON)
ABDI JUNAIDI (BEKASI)
WIN ANDRIANSYAH (JAKARTA)
VERRY SURYA (SEMARANG)
HENRY PARIAMAN (JAKARTA)
M’94 1 orang EKO MULYONO (DOHA,QATAR)
M’95 3 orang MOHAMAD WAHYUDI (JAKARTA)
MAHMUD ROSID (JAKARTA)
ARFIANTO WIBOWO (JAKARTA)
M’97 1 orang ARGA MUHAMMAD DIWANG (DEPOK)
M’98 5 orang HENDRY EKA PUTRA (SOROWAKO)
BERNARD (JAKARTA)
ISKAR NURSANDY (JAKARTA)
SARWONO KUSUMO BAWONO (JAKARTA)
SHADDIK (JAKARTA)
M’99 1 orang WANDA ALI AKBAR (JAKARTA)
M’00 2 orang PRANA WIDAKSO (JAKARTA)
MOHAMMAD FAUZAN (JAKARTA)
M’01 1 orang MOHAMAD ASHADIANSYAH (JAKARTA)

Alumni Teknik Elektro FTUI yang sudah mendaftar via e-Reg March 9, 2008

Posted by Panitia Musyawarah III ILUNI FTUI 2008 in e-Reg.
2 comments

Status hingga Minggu, 9 Maret 2008, 11:00 WIB, sebelum validasi.

E’67 1 orang ACHMAD NURI (BEKASI)
E’68 1 orang LINTONG SIRAIT (JAKARTA)
E’70 3 orang W.SULAIMAN (KEMANGGISAN, JAKARTA BARAT)
ADY ROCHWIATOMO (TANGERANG)
ADRIANO (TANGERANG)
E’72 4 orang TOTO SUGIARTO (DEPOK)
WIDHOYOKO (JAKARTA SELATAN)
EDDY KASIM (17411)
BUDI SISWANTO (DEPOK.)
E’73 1 orang TITO SANYOTO (JAKARTA)
E’74 1 orang ASWIL NAZIR (JAKARTA)
E’75 4 orang M. SHARIEV (RADEN SALEH, JAKARTA PUSAT)
MONTY (TANGERANG)
BUDIJANTO HALIM RAHARDJO (JAKARTA)
TJOKRO WIHARDJO SUWARSO (JAKARTA)
E’76 4 orang FIRMAN Z. CAMIL (JAKARTA)
HAMDION NIZAR (JAKARTA)
JARMAN (DEPOK)
BAMBANG TRI PUSPITO (JAKARTA)
E’77 13 orang BAGUS SATRIYANTO (SENEN JAKARTA PUSAT)
PRIYADI SUMARDJA (KEBON JERUK ,JAKARTA BARAT)
NAYMILTON ROESDAL (JAKARTA)
MOHAMAD HARRY JAYA PAHLAWAN (JAKARTA)
SYAWALUDIN SYOFYAN (TANGERANG)
NONOT SUKARYONO (BANDUNG)
VENNY ZANO (DEPOK)
HAMIDAH TRI IRIANTI (JAKARTA)
WASESO SEGORO (JAKARTA)
EGGY J KARTIMAN (BANDUNG)
BOY GOTABA (JAKARTA)
MIRA SURYASTUTI (JAKARTA)
EDDY D ERNINGPRAJA (BANDUNG)
E’78 3 orang GUSNELDI KASIM (JAKARTA)
CHRIS LEO MANGGALA. (BANDUNG)
ARIS SUMARTONO (BANDUNG)
E’79 8 orang LISTA DEWI (JAKARTA)
ENDANG RIPMIATIN (JAKARTA)
ZAINAL ABIDIN (BANDUNG)
HARNANTO (CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN)
MARWAN BATUBARA (JAKARTA)
ASRIL MALASAN (JAKARTA)
HANGGARA KUSUMA (ANCOL JAKARTA UTARA)
BAMBANG BUDIARTO (BANDUNG)
E’80 2 orang PRAKOSO (JAKARTA)
TRI MULYANTO (TEBET, JAKARTA SELATAN)
E’81 2 orang SOFYAN YUSUF (JAKARTA)
ERWIN PARERA (BOGOR)
E’82 4 orang MACHYULIZ (PEKANBARU, RIAU)
ZAENAL FANANI (BATU AMPAR, BATAM)
PRATIWI WIDJIASTUTI (JAKARTA)
WIDI PANCONO (CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN)
E’83 3 orang ADINDA FRANKY NELWAN (WINANGUN MANADO)
RULY FIRMANSYAH (TANGGERANG BANTEN)
DODI SUDIANA (13810)
E’84 8 orang EDDY MURDIONO RUSWANDI (JAKARTA)
USMAN (KRANJI / BEKASI)
ANTARIKSA (JAKARTA SELATAN)
HARYADI SYAMSU HUDAYA (JAKARTA)
ERZEN EFFENDI (KARET KUNINGAN, JAKARTA SELATAN)
JOKO SUHARYANTO (JAKARTA)
FITRI NURADI (PANCORAN MAS, DEPOK)
MAHYUDIN AR (JAKARTA)
E’85 9 orang PARANAI SUHASFAN (JAKARTA)
AHMAD FEISAL (DEPOK)
FERDIANSYAH (DEPOK)
AYU BISONO (DEPOK)
BAMBANG PRALESTIO (JAKARTA)
PRISTIWANTO (GANDARIA SELARAN, JAKSEL)
DEWANTO SOEDARNO (DEPOK)
RENDRAWAN NAZAHAR (JAKARTA)
INDRA TRIGHA (JAKARTA)
E’86 9 orang TRI BUDI DERMAWAN (TANGERANG)
EDY JUNAIDI (DEPOK)
ROBIN SIMORANGKIR (BOJONEGORO JAWA TIMUR)
MAULDI WIRASTOMO (BINTARO, JAKARTA SELATAN)
HARJO BASKORO (PONDOK KELAPA, JAKARTA TIMUR)
DEHOTMAN PURBA (DEPOK, JAWA BARAT)
PETRUS MURSANTO (VILA NUSA INDAH, BOGOR)
JOHN SIHAR (JATIMPURNA,BEKASI)
INDRAWATI (PONDOK BAMBU, JAKARTA TIMUR)
E’87 10 orang FERRIJ LUMORING (CEMPAKAPUTIH, JAKARTAPUSAT.)
DWI MALISTYO (JAKARTA)
EDISON SIPAHUTAR (JAKARTA)
IWAN IRAWAN HADIANTO (15 RUE BELFORT, CANNES, COTE)
JM AQID HARRIS (BEKASI)
THARIQ (JAKARTA)
KALAMULLAH RAMLI (JAKARTA)
ARYO SASONGKO (TANGERANG)
DODI SAPUTRA (BEKASI)
WELLY SIRAIT (JAKARTA)
E’88 6 orang IRVAN TOREZA (SURABAYA)
NUGROHO HARIMURTI T (KUNINGAN JAKARTA SELATAN)
RUDI PURNOMOLOKA PUTRA (BANDUNG)
ERWIN ANSORI (PANCORAN, JAKARTA SELATAN)
SINDU PUTRA (DENPASAR)
SINTHYA ROESLY (JAKARTA)
E’89 4 orang SUHENDRI NASWIL (DEPOK)
ACHMAD ZUCHRIADI P (JAKARTA)
WARIH ANUGRAH RAHAYU (JAKARTA PUSAT)
IKHWAN (JAKARTA)
E’90 1 orang TUBAGUS ERDHI (JAKARTA)
E’91 2 orang MET WISRA (PONDOK BAMBU)
DHANY MARLEN (JAKARTA)
E’92 4 orang HENDRO S (JAKARTA)
ARIS PERMANA (DEPOK)
AHMAD SACHOWI (JAKARTA)
WAFDAN METHA FIRDAUS (PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN)
E’93 6 orang DESI (JAKARTA)
AGUNG (JAKARTA)
ASIFFUDIN Y.A. (DEPOK)
SOPHAN HIDAYAT (JAKARTA SELATAN)
AZUMAR (DURI)
HENRY (PARIS)
E’94 4 orang CEPPY SATRIO WIBOWO (JAKARTA)
ADRIAN LUBIS (JAKARTA)
BAMBANG SUSILO (DEPOK)
FIANA AMANDA SARI (PEKANBARU)
E’95 2 orang HERMAWAN ASMOKO (KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN)
MUHAMMAD YASSER (CHIBA, JEPANG)
E’96 2 orang HENNY LORITA LUMBANTORUAN (JAKARTA)
TUWUH (SERPONG, BANTEN)
E(ext)’96 1 orang PURNOMOPUR (JAKARTA PUSATPUR)
E’97 3 orang ARNANDO FERDIAN (BEKASI)
HARIBOWO LESMONO (JAKARTA)
ARIEF UDHIARTO (DEPOK)
E(ext)’97 1 orang WISNU BAROTO (DEPOK)
E’98 5 orang JAMES BERNANTO (JAKARTA)
DONNY AKSAH (JAKARTA)
YODHA PATRIA (KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN)
JAMALLUDIN NOOR (JAKARTA)
ALI HS (CIPUTAT, TANGERANG)
E’99 5 orang MUHAMMAD SURYANEGARA (DEPOK)
GUNARTO (JAKARTA)
AWANG RAMDHANI (PONDOK BAMBU JAKARTA TIMUR)
MUHAMMAD SHOBIRIN (JAKARTA)
TONIPRIHADI (JAKARTA)
E’00 11 orang MUHAMMAD MALIK HAKIM (DEPOK)
IRFAN FAHRUDIN (JAKARTA)
AJI PURWOSEPUTRO (KEBAYORANLAMA)
BUDI SETIAWAN (JAKARTA)
BETSY SINTA RAHAYU (JAKARTA)
AJI NUR WIDYANTO (DEPOK)
HIKMATUNNISSA HERDIANI (TANGERANG)
LEONARD PRANEDYA (JAKARTA)
SORAYYA (BEKASI)
JUARDHAN AKBAR HARUN (JAKARTA)
YANU SUDIRJO (PALEMBANG)
E(ext)’00 1 orang IMANUEL AGUS WIBOWO (JAKARTA)
E(ext)’04 1 orang ADI NUGROHO (JAKARTA)
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.